Indonesia Corruption Watch atau ICW mengingatkan partai politik supaya jangan memanipulasi publik dengan kontrak politik antikorupsi. Sebab, kontrak politik antikorupsi tanpa aksi nyata untuk meminimalisasi terjadinya korupsi di tubuh parpol itu justru hanya komitmen sebatas omongan belaka atau lipservice.

PRESS RELEASE
Penyiasatan Anggaran Pendidikan 20 Persen

Dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pada tahun anggaran 2009 pemerintah akan memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlahnya dapat mencapai Rp 224 triliun

"Selama enam hari, kami studi banding di sana," kata Hajriyanto.

Sebanyak 13 anggota Panitia Kerja dan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Wilayah Negara Dewan Perwakilan Rakyat, Sabtu lalu, bertolak ke Rumania dan Turki. Efektivitas studi banding kembali disorot tajam.

Perlindungan yang parsial bisa membuat orang enggan bersaksi.

Vincentius Amin Sutanto tiba di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Timur, sekitar pukul 13.00 waktu setempat Kamis pekan lalu. Dikawal seorang polisi tak berpakaian dinas, pembobol uang Asian Agri Abadi Oil and Fats Ltd sebesar US$ 3,1 juta atau senilai Rp 28 miliar itu bergegas keluar dari pintu kedatangan. Hanya 30 menit berselang, ia sudah kembali. Ia diantar lima petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Pontianak, Imigrasi, dan Reserse Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sampai ke pintu keberangkatan.

"Saat ini masih dalam pembahasan antardepartemen."

Komisi Pemberantasan Korupsi menyetujui adanya Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan. Namun, Komisi meminta substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan tidak berbeda dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Informasi.

Sri Mulyani belum bisa dimintai tanggapan.

Pengusaha Tommy Soeharto akan menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena telah mencairkan duit sengketa antara pemerintah dan PT Timor Putra Nasional sekitar Rp 1,2 triliun yang disimpan di rekening penampung Bank Mandiri pada 27 Agustus lalu.

Sedang diidentifikasi agar menjadi alat bukti.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan bukti adanya cek perjalanan yang telah dicairkan sendiri oleh sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004. Daftar nama para penerima cek itu kini di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemarin, Indonesia Corruption Watch kembali meminta Komisi segera menetapkan Aulia sebagai tersangka.

Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi menyeret mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan ke meja hijau terus menguat. Kemarin, Indonesia Corruption Watch kembali meminta Komisi segera menetapkan Aulia sebagai tersangka.

Pelaku Dijerat Pasal Gratifikasi

Para anggota DPR periode 1999-2004 penerima 400 travel cek untuk dana pemenangan Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior (DGS) Bank Indonesia, tampaknya, sulit tidur nyenyak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memublikasikan nama mereka bila dari hasil penyelidikan kelak ditemukan pelanggaran pidana.

Penyelidikan Penerima 400 Cek Perjalanan ke DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin mantap mengusut dugaan suap di balik penerimaan 400 cek perjalanan (traveler's cheque). Lembaga superbodi itu memastikan telah mengantongi barang bukti kasus yang melibatkan 41 anggota Komisi IX DPR (membidangi perbankan) periode 1999-2004 tersebut.