Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini, isu mahar politik kembali mencuat. Praktik inilah yang membuat biaya pilkada menjadi mahal dan menghasilkan pemimpin daerah berkualitas rendah. Namun pungutan semacam mahar politik ini tidak hanya terjadi sekarang. Dalam sejarah Indonesia, cara-cara seperti itu sudah lama terjadi dalam pemilihan kepala desa di Jawa. Koran-koran kolonial yang terbit pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 banyak menyoroti praktik-praktik kotor penyuapan dan jual-beli suara dalam banyak kasus pemilihan kepala desa.

Setelah dilantik, ketua DPR yang baru, Bambang Soesatyo, menyampaikan beberapa rencana kebijakan sebagai orang nomor satu di legislatif. Dua di antaranya adalah menambah kursi pimpinan DPR dan mengakhiri kerja panitia khusus hak angket KPK (Kompas, 16/1/2018).

Menarik membaca lebih serius pernyataan Ketua DPR itu soal merampungkan tugas pansus angket—tentunya dengan tidak menafikan penambahan kursi pimpinan DPR di akhir periode—dan menelaahnya dari kacamata politik hukum ketatanegaraan.

Akhir 2017, dalam pertemuan tentang rencana strategis Mahkamah Konstitusi, Ketua MK Arief Hidayat menegaskan pentingnya meningkatkan kepercayaan publik. Hal itu disampaikannya secara berulang di hadapan para pejabat dan pegawai MK yang hadir, termasuk saya.

Kamis, 11 Januari 2018, tepat sembilan bulan pasca penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Selama kurun waktu itu pula belum ada titik terang atas hasil pengusutan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak insiden terjadi, Kepolisian memang tidak berdiam diri, beberapa langkah telah diambil seperti yang pernah dipaparkan media Tempo.

Jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya tak boleh disandang orang dengan kualifikasi biasa-biasa saja. Jabatan mahapenting itu seharusnya berada di pundak mereka yang memiliki integritas dan kompetensi yang tidak disangsikan sedikit pun.

Masalah imunitas advokat dan tindakan menghalang-halangi pengadilan (”obstruction of justice”) kembali mengemuka menyusul penetapan Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto, dan dokter Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka ”obstruction of justice” dalam perkara korupsi KTP elektronik dengan tersangka Setya Novanto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menahan Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto. Peristiwa ini tidak hanya menjadi kejutan awal tahun, tapi juga telah mencoreng citra advokat yang dianggap sebagai profesi terhormat (officium nobile).

Pemilihan Kepala daerah  dan daulat Pemilih

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak kembali akan dilaksanakan tahun 2018. Sekitar 171 daerah akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota maupun propinsi pada 27 Juni 2018 nanti.

Partai politik lagi-lagi digoyang isu tak sedap. Memberlakukan uang pangkal dalam pencalonan pemilu adalah salah satu yang menjadi polemik saat ini.

Pencalonan pemilu, khususnya pemilu kepala daerah (pilkada), ditengarai kerap diawali serah terima imbalan atau yang biasa disebut mahar politik. Fenomena ini tidak hanya santer terdengar dari kasak-kusuk publik melainkan pengakuan sejumlah bakal kandidat kepala daerah pada Pilkada serentak 2015 hingga 2018 yang gagal mendapat tiket pencalonan dari partai politik.  

Setya Novanto akhirnya bisa ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah proses panjang akibat tak kooperatifnya tersangka dalam menjalani proses hukum.

Kini, memasuki masa sidang pokok perkara KTP elektronik dengan Setya Novanto (SN), yang berada di posisi terdakwa memohon perlindungan dari KPK dan menawarkan diri untuk menjadi justice collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerja sama.