Ririn Wedia tak pernah menyangka hidupnya bakalan seperti roller coaster selama tiga bulan sebelum November 2019. Wartawan Suara Banyu Urip ini selama satu triwula itu ditinggalkan sejumlah koleganya ketika menginvestigasi pembangunan proyek Dander Park. Tak cuma drama pengkhianatan, hidupnya juga penuh dengan ancaman dari pihak yang terganggu dengan pemberitaannya. Karena itu, dia pun tak kuasa menahan haru ketika kerja kerasnya selama tiga bulan terbit pada 8 November 2019. “Sepuluh tahun menjadi wartawan, saya tidak pernah menulis seperti ini,” kata Ririn Wedia sambil berkaca-kaca.

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara terkait jumlah kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Per tanggal 22 Juli 2020, kasus Covid-19 yang muncul di Indonesia sebanyak 91.751 kasus. Sedangkan pada tingkat dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-24 dari 215 negara yang paling banyak jumlah kasus akibat Covid-19.

Persoalan korupsi terus menerus menderap bangsa Indonesia. Hampir setiap lini cabang kekuasaan pernah terlibat praktik rasuah, mulai dari eksekutif, legislatif, sampai pada ranah yudikatif. Bukan hanya merusak perekonomian, namun efek dari kejahatan korupsi juga menyentuh aspek demokrasi, bahkan lebih jauh pada pelanggaran hak azasi manusia.

Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ICW bekerjasama dengan LKPP menyelenggarakan kompetisi pembuatan karya visual antikorupsi dengan tema “Potensi Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa”

Kami mengajak semua masyarakat khususnya anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye antikorupsi melalui karya visual.

Kompetisi karya visual ini bisa dalam bentuk infografis, komik, karikatur, atau poster.

Para pemenang akan mendapatkan hadiah:
Juara 1 hadiah Rp 1.000.000​
Juara 2 hadiah Rp 800.000
Juara 3 hadiah Rp 700.000

Koruptor tidak boleh lupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mantan narapidana korupsi dilarang maju dalam pilkada lewat putusan MK Desember 2019 lalu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan penelusuran terhadap individu di balik proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). ICW menyoroti tidak transparannya PT PLN dalam memberikan informasi terkait PLTU.

Pembelian pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang.

Mudahnya koruptor lalu lalang di Indonesia menjadi tamparan keras bagi penegak hukum. Kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut. Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.

Industri batubara telah menghasilkan berbagai dampak negatif. Di hulu, anak-anak tewas akibat lubang tambang yang diabaikan dan lahan-lahan hijau yang rusak akibat berubah menjadi area pertambangan. Di hilir, pembangkit listrik dengan bahan bakar batubara yaitu PLTU mengancam kesehatan dan nyawa warga.

ICW mendesak DPR RI menggunakan hak angket dalam kasus Joko Tjandra terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. ICW juga menantang Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelusuri potensi korupsi oknum Jenderal Polri dalam kasus Joko Tjandra.