RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal: Ujian Komitmen Anti Korupsi Indonesia

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PPATK, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menyampaikan keengganan DPR RI untuk mendukung pembahasan dan pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Bambang bahkan secara terang-terangan menyebutkan praktik politik uang sebagai sumber kekhawatiran anggota legislatif termasuk dirinya. Dalam bahasa yang gamplang, Bambang menyebutkan bahwa transaksi tunai masih sangat diperlukan dalam kontestasi pemilu, termasuk untuk memberikan sogokan kepada pemilih.

Pelaporan Dugaan Maladministrasi Penentuan Penjabat Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri

 

Pada tanggal 3 Juni 2022, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan Menteri Dalam Negeri ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan Maladministrasi berkaitan dengan proses penentuan Penjabat Kepala Daerah yang tidak diselenggarakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020
Dalam 10 tahun terakhir, 53% tender publik di Indonesia adalah tender untuk proyek konstruksi. Tercatat, kasus korupsi proyek infrastruktur meningkat 50% di Indonesia antara tahun 2015 dan 2018. Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan 48,83% tender infrastruktur (36.871 tender) dari total 75.326 tender. Secara total, selama tahun 2020, nilai kontrak untuk semua tender infrastruktur adalah Rp183,77 triliun (USD12,8 miliar).
Sudah Korupsi tapi Tidak Dipecat? Bukti Konkret Polri Anti Pemberantasan Korupsi

 

Kotak Pandora perihal nasib Brotoseno akhirnya terbongkar. Alih-alih diberhentikan, eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi itu justru kembali bekerja di Polri. Ironisnya, Brotoseno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik korupsi dan dikenakan hukuman selama lima tahun penjara. Kembalinya yang bersangkutan sebagai anggota Kepolisian aktif menjelaskan semangat anti-korupsi yang sangat buruk di institusi Polri.

Lomba Grafis Lawan Korupsi “Dua Tahun Penanganan Pandemi Covid-19”
ICW bersama Lapor Covid-19 dan sejumlah elemen masyarakat sipil di daerah melakukan pemantauan terhadap sejumlah kebijakan yang terkait penanganan pandemi Covid-19 di daerah. Terdapat sejumlah temuan menarik dari pemantauan yang dilakukan oleh mitra daerah dan nasional. Terkait adanya sejumlah catatan dan temuan pemantauan, ICW ingin mengajak masyarakat untuk berperan aktif ikut mengkampanyekan, bersuara dan ikut mengekspresikan kegelisahan atas kondisi penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.
Kesempatan Bergabung Dengan ICW: Posisi Digital Fundraising

Terbuka bagi kamu yang punya minat di isu penggalangan dukungan gerakan antikorupsi 

 

Open Recruitmen Staf PDP 2022

Posisi: Staf Program Digital Fundraising

Periode pendaftaran: 8 - 21 Maret 2021

 

Peran Utama dan Tanggungjawab

  1. Mengelola program kampanye fundraising ICW

  2. Melakukan komunikasi berkala kepada calon donatur ICW

  3. Melakukan komunikasi berkala kepada Sahabat ICW (supporter)

Kesempatan Bergabung dengan ICW: Posisi Sekretaris
Indonesia Corruption Watch membuka kesempatan untuk kamu yang tertarik dengan isu antikorupsi dan memiliki pengalaman di bidang kesekretariatan!
Hari Antikorupsi Sedunia 2021: Habis Gelap Tak Kunjung Terang
Pemberantasan korupsi di Indonesia yang kian mendekati titik nadir menjadi salah satu alasan ICW mengusung tema ‘Habis Gelap tak Kunjung Terang.’ Sejumlah survei telah menggambarkan situasi pemberantasan korupsi yang semakin parah. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pun juga ikut-ikutan anjlok dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kendati demikian, ICW percaya masih ada harapan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia jika anak muda Indonesia mau terlibat aktif dalam setiap gerakan antikorupsi.
Pengenalan Opentender.net Pada Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Sebagai Upaya Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah
ndonesia Corruption Watch (ICW) telah menyelenggarakan diskusi dengan konsep sharing knowledge bersama Inspektorat Kementerian Dalam Negeri untuk membahas mengenai pemanfaatan Opentender.net bagi auditor pada 7-8 Maret 2022. Diskusi diikuti oleh 20 orang peserta yang berasal dari bagian Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat Khusus.
Film Pewarta Melawan Rasuah: Darurat Pemberantasan Korupsi dan Urgensi Kolaborasi
Upaya pelemahan pemberantasan korupsi menjadi salah satu hal yang turut mendorong lahirnya kolaborasi jurnalis. Jurnalis merupakan pihak yang memiliki akses untuk dapat membantu masyarakat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk pengawasan terhadap potensi tindak pidana korupsi.
Subscribe to Subscribe to