Problematika konflik kepentingan antara pejabat publik dengan dunia usaha terus menjadi sorotan masyarakat. Kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat publik justru dijadikan momentum untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Padahal, sejumlah regulasi, diantaranya, administrasi, pidana Indonesia, ketentuan internasional, bahkan secara etik, praktik itu jelas terlarang.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama AJI Kota Samarinda akan mengadakan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Jurnalis dan CSO untuk wilayah Kalimantan Timur. SAKTI Jurnalis ini akan dilaksanakan di Kota Samarinda pada 17 - 21 Maret 2023. Kegiatan SAKTI dilaksanakan atas dukungan USAID dan INTERNEWS. Kami mengajak para jurnalis dan juga CSO yang punya ketertarikan dan kepedulian dengan isu korupsi untuk mendaftar sebagai calon peserta SAKTI.
Indonesia Corruption Watch membuka kesempatan untuk kamu yang tertarik dengan isu antikorupsi dan memiliki pengalaman di bidang kesekretariatan
Menuju 2024, demokrasi elektoral Indonesia masih dibayang-bayangi oleh calon wakil rakyat yang memiliki rekam jejak buruk. Sebab, meskipun baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang mantan terpidana korupsi maju sebagai calon anggota DPRD dan DPR RI, namun pembatasan ini belum berlaku bagi pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berkat kekosongan hukum tersebut, mantan terpidana yang memiliki niat untuk menjadi calon anggota DPD dapat langsung mendaftarkan diri tanpa ada pembatasan berarti.
Komitmen pemerintah dalam agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi sepanjang tahun 2022 patut dipertanyakan. Betapa tidak, peningkatan kasus korupsi yang terjadi secara konsisten menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kian menemui jalan buntu. Hal tersebut setidaknya tergambar dalam rilis terbaru yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi.
Gerakan sosial dapat terjadi karena adanya masyarakat yang terus bersuara. Suara-suara tersebut tersampaikan melalui berbagai bentuk, mulai dari karya seni, aksi demonstrasi, hingga tulisan-tulisan kritis. Dalam konteks antikorupsi, tulisan-tulisan kritis menjadi bagian penting dalam gerakan melawan korupsi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut berkaitan dengan keberatan Kemenkeu atas putusan Komisi Informasi No. 016/VII/-KIP-PS/2020 yang memenangkan ICW. Dalam putusan tersebut, Komisi Informasi menyatakan bahwa hasil audit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilakukan BPKP atas permintaan Kemenkeu merupakan informasi publik.
