26
Apr
POKOK BERITA:
“Kejagung Tak Layak Tangai Kasus 'Panama Papers'”
25
Apr
Jika melacak kelemahan substantif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), sejak semula telah menjadi pemahaman kolektif bahwa dasar hukum pilkada serentak ini memerlukan revisi. Tanpa perubahan, makna hakiki kepala daerah 'dipilih secara demokratis' sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 (UUD 1945) sulit diwujudkan.
25
Apr
Antikorupsi.org, Jakarta, 21 April 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) rayakan Hari Kartini dengan menggelar aksi teatrikal. Aksi teatrikal bertajuk ‘Gerak Perempuan Lawan Korupsi’ itu melibatkan sejumlah perempuan yang menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan.
25
Apr
Moratorium Untungkan Siapa?
Pemerintah telah sepakat untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) atas proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, proyek itu dihentikan sementara sampai semua persyaratan dan perizinan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25
Apr
Pembuktian di persidangan, baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun beracara di Mahkamah Konstitusi, salah satu alat bukti yang sering dihadirkan dalam persidangan-selain alat bukti keterangan saksi dan surat-adalah keterangan ahli.
21
Apr
Memperkaya diri secara tidak sah atau illicit enrichment merupakan salah satu bentuk perbuatan korupsi. Dalam perspektif ontologis atau keberadaan, perbuatan yang bersifat korup tidak dikehendaki oleh masyarakat. Sementara secara aksiologis atau dilihat dari segi nilai, perbuatan korupsi itu tidak cocok dengan nilai kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam bangsa beradab.
Memperkaya diri secara tak sah merupakan manifestasi keserakahan yang asosial. Sikap koruptif merupakan virus asosial dan menularkan perilaku koruptif multiefek.