Meskipun dikritik, Panitia Kerja DPR untuk Penegakan Hukum dan Pemerintah Daerah menolak penilaian sejumlah elemen masyarakat bahwa mereka sudah mengintervensi kewenangan eksekutif dan yudikatif dalam pemberantasan korupsi.
Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah DPR dalam rapat Badan Musyawarah DPR Selasa lalu (3 Oktober) secara mengejutkan menyatakan bahwa proses hukum yang dilakukan atas anggota DPRD dalam berbagai kasus korupsi sudah mengarah ke kriminalisasi politik kebijakan pemerintah daerah.
Isu tata kelola (governance) dalam manajemen keuangan pemerintah, kembali mengemuka, tatkala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi status disclaimer (tidak memberi pendapat) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2005. BPK menemukan Rp 35,6 triliun aset BUMN yang tidak jelas statusnya; ratusan rekening pemerintah yang tidak tercatat di neraca pemerintah pusat; serta ratusan rekening yang diatasnamakan pribadi-semua berjumlah Rp8,54 triliun (Kompas, 4 dan 5/10/06).
Pernyataan Pers Bersama Indonesia Corruption Watch dan Imparsial
Para penasihat hukum dua terdakwa, Masykuri Rosyid dan Sholihin Tasan, melakukan aksi walk out dalam lanjutan sidang kasus korupsi ABPD 2004 Rp 6,68 miliar di Pengadilan Negeri (PN), Kamis (5/10).
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Yudhi Setiawan SH tidak dilibatkan dalam tim penyidikan beberapa kasus korupsi yang melibatkan mantan pimpinan dan anggota DPRD Karanganyar 1999-2004.
Penyidik Polda Jateng telah resmi menetapkan mantan Bupati Demak Endang Setyaningdyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana tak tersangka APBD 2003-2004. Status Endang sebagai tersangka itu ditegaskan Kapolda Jateng Irjen Dody Sumantyawan, kepada wartawan, Kamis (5/10).
Terpidana kasus korupsi dana reboisasi hutan tanaman industri, Probosutedjo, meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Kamis (5/10). Probo berangkat ke Jakarta untuk menengok kakak tirinya, mantan Presiden Soeharto, yang tengah terbaring sakit.
Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan jajaran direksi badan usaha milik negara untuk tidak memberi dan menerima parsel. Parsel dalam kadar/jumlah tertentu dapat dikategorikan dalam pengertian suap.
