Pemerintah Prancis memberikan perhatian terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Mereka membentuk kelompok kerja (pokja) yang bertugas memberi masukan dalam penyusunan draf RUU Antikorupsi.
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dibantu oleh Perancis melakukan harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption.
Tim penyidik koneksitas membidik lima calon tersangka korupsi dalam pengadaan helikopter Mi-17, yang merugikan negara US$ 3,2 juta. Penyidik mengusulkan, tersangka (kasus) Mi-17 ada lima orang, kata ketua tim Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung kemarin.
Kejaksaan Agung menegaskan mantan Direktur Utama Lativi yang kini menjabat Gubernur Kalimantan Barat, Usman Djafar, tetap akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi PT Lativi Media Karya. Lanjut atau tidak kasus Lativi, Usman perlu diperiksa, ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji di kantornya kemarin.
Kejaksaan kini tengah memproses pengajuan pencekalan (cegah-tangkal) terhadap tersangka dugaan korupsi penerimaan negara bukan pajak Achmad Ali. Sedang persiapan, dalam proses pengajuan cekal, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Masyhudi Ridwan dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung kemarin.
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Fuad Rahmany mengatakan kenaikan tunjangan pada lembaga yang dipimpinnya, Direktorat Pajak dan Direktorat Bea-Cukai, bertujuan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kampanye antikorupsi bertajuk Apel Bersatu Melawan Korupsi yang diselenggarakan Koalisi Penyelamatan Bangsa, Jumat (10/11) di kawasan Monas Jakarta, sepi peminat. Kampanye itu dihadiri tidak lebih dari 200 orang. Sebagian besar dari peserta yang hadir adalah siswa sekolah menengah atas, kemudian perwakilan asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia, nelayan, buruh, dan mahasiswa. Kampanye yang sedianya dimulai pada pukul 13.00 itu molor hingga lebih dari satu jam.
Departemen Dalam Negeri akan meminta klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal status Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah yang kini dituduh korupsi. Hingga kasus Suwarna di pengadilan, Depdagri belum mendapatkan pemberitahuan apa pun dari KPK.
Setelah meminta keterangan dari tujuh saksi dalam kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kendal senilai Rp 64,1 miliar, yang melibatkan Bupati Kendal Hendy Boedoro, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa ruang kerja Bupati Kendal, Jumat (10/11).
