Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara yang menyatakan surat Menteri Kehutanan tentang pencabutan izin pengelolaan perkebunan kelapa sawit milik pengusaha D.L. Sitorus tidak berlaku. Dengan putusan itu, pengadilan tinggi mengesahkan keputusan Menteri Kehutanan untuk mencabut izin pengelolaan perkebunan di dalam kawasan hutan register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, tersebut.
Kepolisian Daerah Riau masih menyelidiki keterlibatan pegawai PT PLN dalam kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan genset pembangkit listrik tenaga diesel. Dana pembelian genset dari APBD Kabupaten Bengkalis. Badan Pengawas Keuangan menduga ada kemungkinan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkonsultasi dengan PLN.
Mantan Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele mulai diadili di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (29/11). Dia diadili sebagai terdakwa kasus korupsi Dana Transportasi Pemulangan Pengungsi Poso Rp 1,25 miliar.
Sejumlah anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan besarnya biaya untuk seleksi calon hakim agung yang dilakukan Komisi Yudisial. Dalam tahapan seleksi calon hakim agung yang dilakukan sejak April lalu, Komisi Yudisial menghabiskan biaya Rp 2,6 miliar. Anggaran terbesar digunakan pada seleksi kesehatan, yang mencapai Rp 939,221 juta.
Kriteria moral adalah kriteria yang paling banyak dipersoalkan anggota Komisi III DPR dalam rapat kerja dengan Komisi Yudisial, Rabu (29/11). Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan alasan KY yang meloloskan Achmad Ali yang jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Universitas Hasanuddin, Makassar, sebagai calon hakim agung.
Pengusaha Tommy Winata dan rekannya, David Tjioe, Direktur Utama PT Maritim Timur Jaya, Rabu (29/11), diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Tommy Winata ditanya tentang dugaan adanya aliran dana dari koceknya ke Departemen Kelautan dan Perikanan.
Bagaimanakah cara menangkap para koruptor yang kabur? Aparat Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab menangani problem ini lebih memilih menggunakan prosedur yang terdapat dalam film-film koboi, yaitu menempel gambar penjahat yang dicari ke seluruh negeri dengan membubuhi tulisan Wanted.
Pada pengujung bulan Maret 2001, melalui putusan nomor 03 P/HUM/2000, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak menguji materi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peristiwa itu menjadi pertanda, pengadilan (baca: mahkamah) berpotensi menghancurkan gerakan antikorupsi.
Sejumlah aktivis yang terhimpun dalam Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu melaporkan indikasi korupsi pengelolaan Blok Cepu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menilai ada korupsi berupa penunjukan langsung pada proses penetapan PT Surya Energi Raya sebagai rekanan perusahaan daerah Bojonegoro dalam mengelola blok minyak itu.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi Bank BNI dengan terdakwa mantan Direktur Kepatuhan BNI Mohammad Arsjad dan mantan Kepala Divisi Hukum BNI Tri Kuntoro.
