Segepok Dokumen di Kantor Widjanarko

Akan dijadikan barang bukti di pengadilan.

Para Politikus pun Kebagian

Tujuan pemberian dana pun bermacam-macam, mulai untuk bantuan pengobatan, sumbangan untuk kelompok tani, pembelian baju batik, hingga uang saku.

Gubernur Terpilih Harus Bisa Hapus Pungutan Liar

Dapat menata transportasi kereta api yang sudah terkoneksi.

DPRD Padang Ngotot Minta Laptop

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang ngotot dibelikan laptop untuk 44 pemimpin dan anggota. Dana belanja komputer jinjing itu sudah dialokasikan pada Februari lalu sebesar Rp 880 juta. Harga per unitnya Rp 20 juta, kata Wakil Ketua DPRD Padang Masdi Ardi, Jumat lalu.

DPRD Banten Batalkan Pengadaan Laptop

Setelah mendapat protes dari sejumlah elemen masyarakat, akhirnya seluruh pimpinan, fraksi, komisi, dan alat kelengkapan lain di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sepakat untuk membatalkan pengadaan laptop berikut mesin cetak yang dianggarkan lebih dari Rp 1,08 miliar.

Kejaksaan Mulai Periksa Keluarga Widjanarko

Bank Indonesia siap membantu mengungkap kasus Widjanarko.

56 Kepala Daerah Belum Laporkan Kekayaannya

Sebanyak 56 kepala daerah di Indonesia belum melaporkan harta kekayaannya. Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Sigit mengatakan mereka adalah kepala daerah dan wakilnya yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah langsung pada 2005-2006. Kami sudah mengirimkan surat beserta formulir isiannya, ujar Sigit di kantornya, Jumat lalu.

Tiga Tahun Jadi Menteri, Harta Tambah Rp 919 Juta

Laporan Kekayaan Rokhmin Dahuri

Yusril Diminta Jelaskan Transaksinya

Aktivis antikorupsi Forum Expert Meeting, Denny Indrayana, mengatakan Menteri-Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra perlu menjelaskan transaksi keuangannya. Menurut dia, Yusril perlu menjelaskan hal tersebut karena menjadi kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Yusril harus menjelaskannya karena diduga mencurigakan, ujar Denny saat dihubungi kemarin.

Mantan Menteri Terlibat

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merampungkan pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek Export Oriented Rafinary (Exor) Pertamina di Balongan. Tim penyidik menemukan lima pelaku lain yang dicurigai terlibat dalam kasus yang merugikan negara USD 189,5 juta tersebut.

Subscribe to Subscribe to