Pemerintah perlu membuat standarisasi peraturan daerah sebagai batasan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam membuat aturan tentang pajak dan retribusi. Hal itu diperlukan karena hingga saat ini tidak memiliki patokan saat menerbitkan sebuah peraturan tanpa mengetahui konsekuensinya.
Kejaksaan Agung merekrut 75 jaksa dari kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia. Para jaksa itu akan ditugaskan di Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung untuk menangani kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.
Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP Andin H Taryoto menyatakan dirinya tidak tahu soal pengeluaran dana ke partai politik dan tim sukses calon presiden. Pengeluaran itu hanya diketahui Rokhmin Dahuri.
Materi Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan RUU Rahasia Negara sebenarnya dapat disatukan. Namun, karena ada kendala birokrasi antardepartemen dan kepentingan legislasi antarkomisi di Dewan Perwakilan Rakyat, hal itu sulit dilakukan.
Di tengah-tengah keributan tentang apa yang dinamakan dengan aliran dana dari Departemen Perikanan dan Kelautan kepada sejumlah pihak, Prof Amien Rais secara terbuka mengaku bahwa dirinya termasuk yang menerima aliran dana nonbudgeter tersebut (Kompas, 16 Mei 2007).
Sistem penegakan hukum Indonesia perlu ditinjau ulang karena belum banyak berarti mengatasi dan menjerat pelaku korupsi. Hal ini disebabkan sistem penegakan itu masih berasas oportunistis dan terkesan feodalis.
Untuk memperjelas kasus mengalirnya dana taktis Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menyeret mantan menteri Rokhmin Dahuri, ICW menyelenggarakan press briefing pada tanggal 22 Mei 2007.
Departemen Keuangan (Depkeu) kesulitan mengecek aliran pengembalian dana hasil tindak pidana korupsi hasil sitaan Kejaksaan Agung dan KPK.
