Mereka dimintai keterangan sebagai saksi kasus tata niaga cengkeh yang melibatkan Tommy Soeharto alias Hutomo Mandala Putra.

Lembaga penegak hukum harus mengambil prakarsa agar perkara dana non-anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP yang mengalir ke sejumlah pihak bisa segera jelas duduk persoalannya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah otoritas yang bisa mengambil prakarsa memperjelas aliran dana itu.

Polisi hanya melakukan pemantauan dan pengumpulan data untuk koordinasi.

Polri menyerahkan penyelidikan lebih lanjut soal kasus dugaan pencucian uang terkait dana Tommy Soeharto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sekalipun Polri juga ikut membantu penyelidikan perkara itu. Polisi juga menyebut sejumlah saksi telah diperiksa terkait dugaan pidana tersebut.

Bambang disangka menerima Rp 250 juta dari rekanan proyek buku ajar 2004.

Laporan harta kekayaan Widjanarko Puspoyo, mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog, yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2006 belum bisa diumumkan. Sebab, masih ada kekurangan dokumentasi, seperti sertifikat yang mendukung data laporan itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Senin (28/5) malam, menahan dua tersangka dugaan korupsi dalam proyek Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten, yaitu Hieronimus Abdul Salam dan Sugiyo Prasodjo. Mereka diduga melakukan penggelembungan (mark up) harga tanah dalam proyek pengadaan tanah untuk Bapeten.

Pusat Polisi Militer TNI telah menyerahkan berkas satu tersangka kasus korupsi dana tabungan prajurit ke Oditur Militer Tinggi. Tersangka merupakan perwira TNI Angkatan Darat yang saat ini sudah pensiun. Sudah diberkaskan pada Oktober lalu, kata Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Hendardji Soepandji di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, kemarin.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai memeriksa para saksi kasus korupsi yang melibatkan Tommy Soeharto kemarin. Kasus itu adalah penggunaan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), Badan Penyangga Pemasaran Cengkih (BPPC). Tim penyidik menjadwalkan pemeriksaan dua pengurus Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK).

Komisi Yudisial akan menunggu kepastian jadwal rapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat sebelum menentukan calon hakim agung yang lulus seleksi. Sehari sebelum rapat dengan DPR, hasil seleksi akan diumumkan, ujar Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Agung Mustafa Abdullah kepada Tempo di kantornya kemarin.