Tapi, kalau dari sisi nilai rupiahnya, Departemen Keuangan terbesar.

Publik diminta untuk tidak khawatir adanya intervensi politik meskipun ketua panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diketuai oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi.

Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Cholis Hasan, Senin (18/6), dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK meminta penjelasan seputar pengadaan 6.000 mesin jahit untuk fakir miskin pada tahun 2004 di Depsos yang dilakukan melalui penunjukan langsung.

Penelisikan dan pemaparan kasus dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan fenomena menarik.

Banyak hal yang keliru dalam tata kelola keuangan negara kita, tapi sering kali diyakini sebagai sebuah kewajaran, bahkan kebenaran.

Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2006 berstatus disclaimer. Ini bukan yang pertama laporan keuangan pemerintah pusat berstatus seperti itu. Beberapa kali juga demikian. Artinya, pemeriksa atau auditor, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, menolak memberi pendapat. Lebih jauh, itu berarti laporan keuangan tersebut masih diliputi berbagai kekurangan.

Nilai gugatan terhadap Tommy Soeharto dalam kasus dugaan korupsi kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) mencapai Rp 3 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menyiapkan draf gugatan penggunaan uang negara yang dimanfaatkan Tommy untuk membiayai Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkih (BPPC) itu.

Calon Jaksa Agung Muda (JAM) Pidana Khusus (Pidsus) pengganti Hendarman Supandji segera terjawab. Tim penilai akhir (TPA) yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah memfinalisasi pembahasan tentang pejabat yang mengisi jabatan strategis di Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut.

Lagi, departemen negara tersandung kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya korupsi dana bantuan sosial di Departemen Sosial (Depsos).

Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta akan memeriksa pengelola sekolah dasar negeri yang diduga bersekongkol melakukan pungutan liar semasa pendaftaran siswa pada 9-12 Juni. Sekolah-sekolah di Jakarta Timur tersebut di antaranya adalah SDN 01, SDN 05, SDN 09, dan SDN 18.