Pemberantasan Korupsi; LSM Proaktif Siapkan RUU Pengadilan Tipikor

Aktivis lembaga swadaya masyarakat lebih proaktif menyiapkan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rancangan yang terdiri dari 40 halaman ini terbilang komprehensif. Sementara Departemen Hukum dan HAM masih menyeleksi tim perumus RUU Pengadilan Tipikor.

Korupsi Bulog; Jaksa Sita Rumah Widjanarko

Tim penyidik kasus dugaan korupsi di Perum Bulog yang diketuai jaksa Sugiyanto menyita rumah di Jalan Dharmawangsa VIII Nomor 75, Jakarta, Kamis (21/6). Rumah atas nama Rinaldy Puspoyo

Sebagian Duit Nonbujeter Mengalir ke Pribadi Anggota DPR

Uang itu untuk makan 51 anggota DPR dan mendatangkan pakar.

korupsi dkp; Dana Nonbudgeter untuk Pembahasan UU

Terkait dugaan korupsi dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/6), meminta keterangan anggota Komisi III DPR periode 1999-2004, Charles Jones Mesang. Charles kini menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR.

Rekening Liar Atas Nama Ketua MA Dipertanyakan

Kalau memang untuk institusi, seharusnya tak perlu ada embel-embel (nama).

KPUD Tidak Atur Kampanye di Luar Jadwal

Media diminta memberi diskon yang sama saat kandidat beriklan.

Pendaftaran Pemimpin KPK Sepi Peminat

Sejak dibuka pada 14 Juni, proses pendaftaran calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007-2011 baru diikuti sekitar 22 orang. Delapan pendaftar datang langsung ke panitia seleksi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, sisanya mengirimkan pendaftaran lewat pos.

Setoran ke Parpol Perlu Dilegalkan

Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Modal

Hakim di Palembang Dituding Terima Suap

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyidik bekas Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, Sumatera Selatan, Zaini Baharun karena diduga menerima suap dari pihak beperkara. Statusnya sekarang sudah tersangka, kata Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Sumatera Selatan, Sofyan Zein, di Mahkamah Agung kemarin.

Pengadilan Harus Dikelola

Di saat rendahnya kredibilitas pengadilan umum dan semakin maraknya pengungkapan korupsi, dibutuhkan pengadilan yang dapat diandalkan. Pengadilan khusus korupsi diarahkan memiliki kultur dan perspektif yang lebih baik, sederhana, cepat dalam memproses perkara, respektif, mandiri, dan akuntabel.

Subscribe to Subscribe to