Tim kuasa hukum Pemimpin Proyek Pengadaan Peralatan Otomatis Sidik Jari (automatic fingerprints system/AFIS) Apendi menilai, ada pihak-pihak lain yang juga harus bertanggung jawab dalam perkara ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Brigadir Jenderal Adi Suranto kemarin. Namun, sejauh ini belum diketahui kasus yang terkait dengan pemeriksaan Adi.
Setelah ditahan pada 27 Juni lalu, kemarin mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hadi A. Wayarabi, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemeriksaan ini masih terkait dengan dugaan korupsi pungutan liar di Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pemberantasan korupsi di Indonesia selalu menjadi salah satu ikon program yang diusung pemerintah. Selalu ada tim baru bentukan penguasa saat itu meskipun pelaksanaan pemberantasan korupsi di lapangan tidak segagah gembar-gembor pembentukannya.
Selain mengatur keuangan kandidat calon presiden dan partai politik, Undang-Undang Partai Politik perlu mengatur keuangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Koordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki mengatakan 80 persen dana yang digunakan dalam kampanye merupakan dana kampanye oleh kandidat calon anggota Dewan.
Komisi III DPR diminta mengedepankan kualitas dan integritas calon hakim agung daripada mempersoalkan masalah teknis, seperti umur calon. Usia calon dapat dinafikan jika memang potensial dapat bekerja dengan prestasi luar biasa.
Ketika kembali disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan korupsi dana nonbujeter DKP (Dapartemen Kelautan dan Perikanan) kemarin, Rokhmin Dahuri mencokot nama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Di hadapan majelis hakim di agenda pembacaan pleidoi (pembelaan) itu, Rokhmin tetap bersikukuh bahwa perbuatannya berkaitan dengan dana nonbujeter DKP tak menyalahi aturan.
Tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum diminta tidak memprioritaskan anggota KPU dari kalangannya. Tapi, katanya, anggota KPU diutamakan mereka yang tahu kesulitan melaksanakan pemilu. Mereka harus memilih calon dari berbagai latar, dan diutamakan berlatar kompetensi teknis, kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta kemarin.
Kontroversi dalam masyarakat yang menyertai seorang calon tak menjadi pertimbangan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Panitia akan melihat calon secara komprehensif, mulai dari kepribadian, pengetahuan, hingga wawasan yang dimilikinya.
