Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jumat (14/12), menahan Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jafar. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hasil tanaman pada 15 perusahaan. Tujuh perusahaan itu diduga terkait Azmun.
Sejak 1 Januari hingga 14 Desember 2007, Komisi Kejaksaan menerima 422 laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa. Dari jumlah itu, laporan terbanyak menyangkut jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Anggota Komisi Yudisial atau KY non-aktif, Irawady Joenoes, dan rekanan pengadaan tanah untuk kantor KY, Freddy Santoso, Jumat (14/12), mulai diadili di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jakarta, secara terpisah. Irawady didakwa melakukan korupsi karena menerima hadiah uang senilai Rp 600 juta dan 30.000 dollar Amerika Serikat dari Freddy.
Keinginan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit biaya perkara yang masuk ke Mahkamah Agung (MA) sudah disetujui pemerintah. Itu akan dimasukkan dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta secara teknis diatur dalam peraturan pemerintah (PP).
Seperti tahun lalu, Kota Semarang kembali menduduki peringkat pertama dalam jumlah perkara korupsi dengan 21 kasus. Peringkat kedua adalah Kabupaten Batang (17 kasus) dan selanjutnya disusul Kota Salatiga dan Kabupaten Tegal, masing-masing 16 kasus. Demikian hasil pemantauan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng terhadap persebaran kasus korupsi menurut daerah.
Adapun tujuh nama lainnya tak lagi menjadi wakil rakyat.
Dalam berita acara pemeriksaan kasus korupsi Bulog, terdapat bukti kiriman uang Rp 2 miliar melalui Real Time Gross Settlement atau RTGS Bank Universal ke rekening PT Arden Bridge Investment Limited atau ABIL. Bukti kiriman uang tanggal 12 Agustus 2002 itu ditandatangani Karmahadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, pekan depan. Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk Noor Adenan Razak, mantan anggota DPR yang sudah ditahan KPK sejak 5 Desember lalu. Adenan ditahan atas dugaan penerimaan gratifikasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten.
Departemen Agama sudah menjelaskan secara tertulis ke BPK.
Partai politik harus berlomba-lomba membuat laporan keuangan yang transparan kepada publik. Partai yang pembukuannya tidak terbuka akan semakin ditinggalkan masyarakat karena tak akan lagi dipercaya.
