KPK Tahan Pimpro Pengadaan Pemadam

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Rabu (12/12), menahan pimpinan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran Provinsi Kalimantan Timur, Ismet Rusdani. KPK menemukan adanya dugaan korupsi dalam proyek tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 17,12 miliar.

Pungli di Malaysia; Mantan Dubes RI untuk Malaysia Dituntut 2,5 Tahun

Mantan Duta Besar RI untuk Malaysia Hadi A Wayarabi Al Hadar dituntut 2,5 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 7,571 miliar. Adapun Kepala Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI di Malaysia Suparba W Amiarsa dituntut 2,5 tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp 6,373 miliar.

Perjelas Pendanaan Parpol; Dana Sebaiknya dari Iuran Anggota

Tiadanya aturan yang melarang partai politik menerima dana dari departemen harus diperjelas agar tidak menimbulkan penyelewengan. Audit keuangan juga harus dibudayakan, sebagai salah satu cara untuk melihat kondisi sebenarnya dari sebuah partai politik.

Pemberantasan Korupsi Belum Kiamat

Prosesi pemilihan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja usai. Tiada kejutan dari proses tersebut. Keputusan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sudah dapat diduga jauh hari. Dalam struktur dan konstelasi politik saat ini, sangat wajar jika kebijakan yang ditelurkan berusaha disinkronkan dengan kepentingan politik. Politikus dan partai politik melalui fraksinya di DPR melakukan kalkulasi rasional dalam rangka survival politik.

BPK: Ada Rekayasa Akuntansi; Terkait Kasus BLBI, Rizal Ramli Minta Boediono Diperiksa

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyimpulkan ada proses rekayasa akuntansi dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia atau BI tahun 2004. Pada periode Juni-Desember 2003 terjadi penurunan aset sekitar Rp 100 miliar pada Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau YLPPI, tetapi tidak dicatat dalam akuntansi.

Skandal Dana BI; KPK Akan Panggil Syahril Sabirin

Penggunaan dana Rp 100 miliar tidak pernah dipertanggungjawabkan.

Departemen Bisa Beri Dana Parpol; Parpol Cenderung Dikuasai Orang-orang Kaya

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Partai Politik tanggal 6 Desember 2007. Dalam UU Parpol itu ternyata DPR hanya melarang partai politik meminta atau menerima dana dari BUMN/BUMD. Namun, tidak ada aturan yang menyebutkan parpol tak boleh menerima dana dari departemen atau instansi pemerintah.

Skenario Pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Press Release Koalisi Pemantau Peradilan

Syahril Sabirin Kucurkan Rp 15 Miliar

Anwar Nasution dan anggota Dewan Gubernur lain ikut menyetujui.

Dana Bantuan Hukum Bank Indonesia Dinilai Terlalu Besar

Perlu dikhawatirkan dana itu digunakan untuk biaya tidak terduga.

Subscribe to Subscribe to