Tim Penertiban Rekening Departemen Keuangan melaporkan adanya delapan temuan yang mengejutkan. Salah satu yang menonjol adalah sikap Mahkamah Agung yang belum bersedia memberikan keterangan atas rekening yang dikelolanya tanpa alasan jelas.
Minggu, 16 Desember 2007, Tumpak Hatorangan Panggabean yang selama empat tahun ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Penindakan, sibuk membereskan barang-barangnya yang masih tertinggal di Kantor KPK.
Belum keluarnya izin Presiden bukan penghambat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Priyo Budi Santoso, untuk kali kedua tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Priyo baru bersedia diperiksa KPK pada awal tahun depan, pada era pimpinan KPK yang baru. Selasa (18/12) ini, pimpinan KPK yang baru akan dilantik.
TAHUN 2007 segera berlalu. Kita akan memasuki tahun 2008 dengan agenda-agenda krusial menjelang Pemilu 2009, baik menyangkut bidang politik, hukum, maupun ekonomi. Selain itu, masalah sosial budaya, pendidikan, dan internasional, serta isu-isu Jawa Tengah menjelang Pilgub 2008, menjadi fokus tema laporan akhir tahun Suara Merdeka yang dimuat mulai hari ini.
Kawan-kawan pedagang tradisional di Pasar Blok M tergusur akibat pembangunan Blok M Square. Jumlah mereka yang mencapai sekitar 1.500 pedagang itu tergusur karena tidak mampu membayar harga yang ditentukan oleh pihak pengembang atau developer. Harga jual rata-rata yang ditentukan secara sepihak oleh pengembang dan disetujui oleh PD Pasar Jaya sekitar Rp 45 juta per meter persegi, termurah Rp 16 juta/m2 dan termahal Rp 60 juta/m2.
Pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah lewat dua pekan. Namun, suara-suara sumbang bernada kecewa tentang Ketua KPK terpilih masih kerap diungkapkan publik dalam berbagai diskusi yang saya ikuti.
Perjalanan pengusutan kasus aliran dana Bank Indonesia yang sempat menegangkan kini terlihat semakin surut. Anehnya, ini terjadi setelah satu demi satu data aliran dana dari BI ke beberapa pihak mulai terungkap. Semakin terang, selain mengalir untuk kepentingan pembelaan hukum atas kasus yang mengaitkan beberapa pejabat BI, dana ini diduga mengalir ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam kaitan dengan pembahasan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Undang-Undang BI. Kasus yang berawal dari laporan masyarakat itu kini sudah mengalir dari institusi resmi. Setidaknya dari Badan Pemeriksa Keuangan, pejabat BI, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Badan Kehormatan DPR RI terlihat telah berupaya keras mengusut kasus ini. Namun, kenapa hingga hari ini belum juga ada penetapan status hukum atas seorang pun? Apakah ini sebuah antiklimaks?
Kita semua berlomba untuk mengembangkan situs web, memanfaatkan jaringan internet untuk berbagai keperluan. Dari institusi pemerintahan sampai individu, situs web menjadi dunia tersendiri untuk memperluas berbagai kepentingan secara virtual.