Hukuman Bupati Kendal Diperkuat Pengadilan Banding

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memperkuat vonis hukuman terhadap Bupati Kendal Hendy Boedoro menjadi lima tahun penjara. Namun, uang pengganti yang harus dibayar Hendy lebih besar, yaitu Rp 13,121 miliar, dan bila tidak dibayar diganti dengan pidana 3 tahun penjara.

KPK Belum Bersikap soal Saleh Djasit

Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengambil langkah lanjut terhadap tersangka kasus pengadaan unit pemadam kebakaran di Provinsi Riau, Saleh Djasit.

Golkar Tak Batasi Waktu Pendaftaran Syaukani

Partai Golkar Kalimantan Timur membuka peluang pendaftaran bagi Syaukani Hasan Rais sebagai calon gubernur menjelang pelaksanaan konvensi pada 16 Februari nanti. Bagi bakal calon peserta lain, pendaftaran kandidat Partai Golkar dibuka sejak kemarin hingga Selasa pekan depan.

Sumbangan Dana Kampanye Harus Legal

Tim perumus Undang-Undang Pemilu 2009 menyepakati bahwa sumbangan dana kampanye dari perseorangan, kelompok, dan perusahaan harus sah menurut hukum. Jadi penyumbang harus hati-hati, kata Wakil Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Andi Yuliani Paris di Jakarta kemarin.

Jaksa Agung Tidak Tutup Pintu Perdamaian dengan Soeharto

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan tidak menutup pintu untuk menyelesaikan perkara perdata yayasan Soeharto di luar pengadilan setelah upaya perdamaian pertama gagal. Kalau dia minta lagi, ya, kita rundingkan lagi, kata Hendarman di Jakarta kemarin.

Kapolri Tak Intervensi KPK

Harus Tanggung Jawab Keselamatan Rusdihardjo bila Pindah Sel

Saksi Beratkan Bupati Garut

Bupati Agus Supariyadi dinilai menggunakan dana administrasi umum operasional pendidikan kota sebesar Rp 1,8 miliar untuk kepentingan pribadi. Menurut bekas Kepala Sub-Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Garut, Jawa Barat, Duden Surachman, Agus menggunakan dana itu untuk membayar utang ke Taufik Hidayat.

Kasus Korupsi Tanker; Sita Lagi Dokumen di Kementerian BUMN

JAKARTA - Penyidikan kasus korupsi penjualan dua tanker raksasa (very large crude carrier/VLCC) yang merugikan negara USD 20 juta - USD 50 juta terus berjalan meski terkesan lamban. Direktur Penyidikan Kejagung M. Salim menegaskan, dia sudah menginstruksikan seluruh anggota tim penyidik untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait transaksi penjualan tanker tersebut.

Indonesia Akan Berunding

Pemerintah Indonesia menyediakan waktu untuk berunding dengan Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai harta kekayaan mantan pemimpin dan pejabat yang diduga hasil curian saat mereka menjabat, atau dikenal dengan Stolen Asset Recovery Initiative.

Bank Indonesia Kucurkan Dana Sebanyak Tiga Kali

Anthoni Abidin mengaku tidak menerimanya.

Subscribe to Subscribe to