Ada 16 orang yang menerima, sembilan di antaranya masih aktif di DPR.

Pengusaha Filipina membentuk trust fund integritas.

Ini peluang emas bagi Jaksa Agung.

Negara berkembang yang diwakili kelompok G-77 dan negara maju, seperti Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Portugal, dan Swiss, belum sepakat mengenai mekanisme peninjauan pelaksanaan Konferensi Kelompok Negara bagi Konvensi PBB Antikorupsi atau UNCAC.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dua pejabat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Sugiyo Prasojo dan Hieronimus Abdul Salam, terbukti memberi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, Noor Adenan Razak, uang Rp 250 juta dan bilyet giro Rp 1,27 miliar. Sugiyo dituntut 5 tahun penjara, sedangkan Hieronimus Abdul Salam 7 tahun penjara.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menemukan dugaan penyelewengan dana di Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) Cempaka Putih sebesar Rp 98 miliar. Dugaan berawal dari pemindahan dana dari Taspen Cempaka Putih ke Bank Kas Taspen cabang Rawamangun. Seharusnya dana yang masuk sebesar Rp 110 miliar, tapi yang masuk hanya Rp 12 miliar, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Harry Hermansyah kepada pers di kantornya kemarin.

Kejagung Kesulitan Kumpulkan Alat Bukti

Ratusan juta rupiah dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kota atau PPMK di Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, diduga diselewengkan sejak tahun 2004.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta saat ini tengah menyidik kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan filing kabinet tahan api di lima pemerintah kota di Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kejati menduga proyek itu dilakukan tidak prosedural dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,64 miliar.

Satu lagi institusi pemerintah disusupi koruptor. Kali ini menimpa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Kejati DKI setidaknya menemukan empat kasus korupsi dalam pendistribusian dana bantuan khusus (blockgrant) Rp 324 miliar pada Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas. Semua temuan itu didasarkan hasil penyelidikan kami, kata Kepala Kejati DKI Harry Hermansyah di gedung Kejati DKI kemarin (30/1).