Pemerintah diminta mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memasukkan alokasi gaji pendidik dalam skema anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD, karena putusan tersebut dinilai tidak berpihak pada rakyat miskin,

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/2), meminta keterangan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Maman H Soemantri dan Maulana Ibrahim. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus aliran dana dari BI kepada sejumlah anggota DPR tahun 2003.

Rapat gabungan MPR sepakat tak akan mencabut Ketetapan atau Tap MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN, yang di dalamnya menyinggung upaya pemberantasan KKN kepada mantan Presiden Soeharto dan kroninya.

Direktur PT Mahakam Diastra Internasional Vonnie Anneka Panambunan mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin. Rekanan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais ini didakwa melakukan korupsi kasus studi kelayakan pembangunan Bandara Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyiapkan dua pilihan rumus keterbukaan informasi tentang badan usaha milik negara. Kedua rumus itu tetap membatasi akses informasi aktivitas BUMN dalam kaitan rahasia bisnis dan hukum bisnis. Rahasia bisnis BUMN dan hukum bisnis akan diproteksi, kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mutammimul Ula, ketika dihubungi di Jakarta kemarin.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan karyawan BI terkait dengan kasus ini.

Press Release
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)

Dia membuat laporan fiktif mengenai alat yang dibeli, tapi barangnya tidak ada.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menegur keras pimpinan departemen atau lembaga negara yang laporan keuangannya disclaimer atau tidak bisa dinilai Badan Pemeriksa Keuangan.

Laju pemeriksaan kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus berjalan. Kemarin giliran Burhanuddin Abdullah, orang nomor satu di BI, yang diperiksa.