Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hamka Yandhu, dicegah bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencegahan ke luar negeri ini ditetapkan KPK pada 25 Februari 2008, sementara 17 orang lainnya yang diduga terkait aliran dana Bank Indonesia sudah terlebih dulu dicegah ke luar negeri sejak 8 Februari.
Meski telah menyampaikan surat agar kliennya tak ditahan, penasihat hukum Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengaku pasrah atas apa pun keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut salah seorang pengacara Burhanuddin, Amir Syamsuddin, lembaga antikorupsi itu memang punya kewenangan memutuskan soal penahanan pria kelahiran Garut tersebut.
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI layak dimasukkan ke daftar kasus yang disampaikan kepada Stolen Asset Recovery atau StAR Initiative dan ke Kantor Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau UNODC. Banyaknya aset obligor BLBI yang tercerai-berai di luar negeri menjadi alasan Indonesia membutuhkan bantuan StAR Initiative dan UNODC.
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis bersalah dua pejabat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Sugiyo Prasojo dan Hieronimus Abdul Salam. Hieronimus dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta, sedangkan Sugiyo 3 tahun penjara dan denda 200 juta.
Anggota Komisi Yudisial (nonaktif), Irawady Joenoes, dituntut 6 tahun penjara potong masa tahanan subsider 6 bulan penjara serta denda Rp 200 juta.
Harian ini memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan pembelajaran bahaya korupsi di SMAN 1 Tambun Selatan (11/2/2008). Dalam lima tahun belakangan ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan hal serupa dengan tajuk Penyuluhan Antikorupsi ke berbagai kalangan masyarakat sebagai focus group. Di antaranya adalah guru sebagai komponen utama dalam belajar-mengajar di sekolah. Kedua, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah korupsi.
Berdasar temuan Lembaga Survey Indonesia (LSI), naik turunnya partai tidak an sich dipengaruhi modal dana yang dimiliki parpol. Tapi, lebih dari itu, kinerja dan citra publik parpol di mata masyarakatlah yang akan lebih menentukan partisipasi pilihan masyarakat atas parpol tersebut. Di satu sisi, masyarakat sudah semakin mengerti tentang literasi politik. Di sisi lain, masyarakat sudah jenuh dengan keuntungan sesaat, tapi berefek panjang karena ketiadaan pendidikan politik dalam pemilu.
