Penggunaan dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) sebesar US$ 13 juta, yang dikembalikan pengusaha Tan Kian, masih menunggu putusan pengadilan. Kalau perkaranya bisa maju ke pengadilan, maka (penggunaannya) menunggu inkracht (putusan final), kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman di kantornya kemarin.
Pemeriksaan internal oleh Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung berkaitan dengan perkara Urip Tri Gunawan untuk sementara sudah cukup. Pada Jumat (14/3), tim pemeriksa mengevaluasi semua hasil pemeriksaan terhadap 25 orang di kejaksaan, baik jaksa maupun pegawai tata usaha.
Pemaparan hasil penelitian IPB yang mengatakan 22,73 persen susu formula dari 22 sampel dan 40 persen makanan bayi dari 15 sampel yang dipasarkan antara April - Juni 2006 telah terkontaminasi bakteri Enterobacter Sakazakii berujung keresahan masyarakat luas. Potret tergadainya hak informasi publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mematangkan penanganan kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Riau yang diduga merugikan negara hingga Rp 5 miliar. Bahkan, mereka mengisyaratkan untuk menahan Saleh Djasit, mantan gubernur Riau dan anggota Komisi VII DPR yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Prof. Nazaruddin Sjamsuddin akhirnya menghirup udara bebas. Terpidana empat tahun enam bulan kasus korupsi pengadaan jasa asuransi anggota KPU dan pengumpulan dana taktis dari rekanan KPU itu, meninggalkan Lapas Cipinang pukul 19.00 tadi malam.
Terpidana perkara korupsi pembangunan lahan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur, Martias, Kamis (13/3), menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 346,832 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nilai uang pengganti itu sesuai dengan tuntutan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, April tahun lalu. Dalam kasus itu, Presiden Direktur Surya Dumai Group itu divonis 18 bulan penjara.
Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan tanggapan terhadap jawaban pemerintah atas interpelasi Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada 25 Maret.
