Sebab, selama ini tak ada sanksi bagi mereka yang tak melaporkan perkembangan kekayaannya.

Perjalanan interpelasi terhadap penanganan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) agaknya masih panjang. Pada 12 Februari, pemerintah sudah menyampaikan jawaban atas interpelasi itu. Kemarin (25/3) jawaban tersebut diparipurnakan di DPR. Mayoritas pengusul interpelasi (interpelator) dan anggota dewan menyatakan tidak puas.

Berkas perkara segera dilimpahkan ke pengadilan.

Gara-gara kasus dugaan korupsi audit investigasi atas pengumpulan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) 2004 pada masa kepemimpinannya di Depnakertrans, Fahmi Idris duduk di kursi sidang. Kemarin (25/3) pria yang kini menjabat menteri perindustrian itu menjadi saksi atas kasus yang menjerat dua orang mantan bawahannya. Yaitu, mantan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Depnakertrans M.S.M. Manihuruk dan Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Program Depnakertrans Suseno Tjipto Mantoro.

Mohammad Farella resmi dilantik menjadi direktur penyidikan (Dirdik) pada JAM Pidsus kemarin (25/2). Mantan wakil Kajati Bengkulu itu dilantik Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin mewakili Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hendarman menghadiri rapat interpelasi BLBI di gedung MPR/DPR.

KPK Minta Kemas Lengkapi Laporan Kekayaan

Inspektorat jenderal atau Itjen yang ada di departemen dan Badan Pengawas Daerah atau Bawasda ternyata tidak pernah melaporkan adanya praktik korupsi di instansinya. Padahal, mereka adalah pengawas internal yang pasti menemukan penyimpangan dan dugaan korupsi.

Indonesia adalah negara anomali. Di tengah huru-hara ekonomi dunia, politisi Indonesia justru sibuk berdagang sapi. Akibatnya, anomali melahirkan anomali, salah satunya adalah depresiasi rupiah.

Kasus Kapal Fiktif Rugikan Rp 25,5 M

Dugaan Korupsi Rp 110 Miliar