Rancangan Kebebasan Informasi Tidak Ganggu Badan Publik

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik menjamin peraturan tentang keterbukaan akses informasi publik tidak akan mengganggu badan publik. Ketua panitia khusus rancangan undang-undang itu, Andreas Hugo Pairera, mengatakan aturan dalam rumusan undang-undang itu akan adil dan komprehensif. Tidak ada yang dirugikan, ujarnya saat dihubungi kemarin.

Aset Supersemar Diminta Dibekukan

Harta anak-anak Soeharto menjadi jaminan.

Sidang Dana Tommy di Guernsey; Kejaksaan Bawa Bukti Baru

Kejaksaan simpan senjata lain.

Kasus Aliran Dana BI; Burhanuddin Dicecar Soal Rapat Dewan Gubernur

Indikasi Iwan Prawiranata menjadi tersangka kuat.

Survei KPK, Departemen Hukum Terendah

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menempati posisi terakhir dalam survei integritas pemberantasan korupsi. Departemen Hukum memperoleh skor 4,15, sedangkan posisi teratas ditempati oleh Badan Kepegawaian Negara dengan skor integritas 6,51.

Tak Kuat Bayar, Yayasan Supersemar Banding

Yayasan tak bisa menagih ke perusahaan-perusahaan yang pernah mendapat kucuran dana.

Marwan: Banyak Yang Jegal saya; Ada Upaya yang Ingin Gagalkan Jadi JAM Pidsus

Calon terpilih JAM Pidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) Marwan Efendy melihat banyak kelompok yang menginginkan pembatalan pencalonan dirinya dengan upaya black campaign.

Dephuk dan HAM Janji Perbaiki Diri; Ketua MPR Pertanyakan Inspektorat Jenderal

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Dephuk dan HAM berjanji memperbaiki pelayanan publiknya, terutama terkait dengan kenotariatan, imigrasi, dan lembaga pemasyarakatan yang disurvei Komisi Pemberantasan Korupsi. Dephuk dan HAM akan meminta hasil survei KPK itu untuk mempelajari bagian yang harus diperbaiki.

UAS BN, Banyak Pungutan, Rawan Kecurangan

Antikorupsi.org- Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang akan digulirkan awal Mei tahun ini dianggap akan berdampak buruk bagi pendidikan nasional. Selain bertolak belakang dengan program wajib belajar dan berpotensi menimbulkan kecurangan massal seperti yang terjadi dalam Ujian Nasional, orang tua peserta ujian pun dibebani beragam biaya yang berkaitan dengan UAS BN.

KPK Berwenang Ambil Alih Korupsi BLBI

Press Release Koalisi Pemantau Peradilan

Subscribe to Subscribe to