Tak Libur demi Ujian Nasional

Atas dasar gengsi, sekolah akan mempertinggi kelulusan.

Mereka Mendukung KPK Mengambil Alih Kasus BLBI

Pimpinan KPK beberapa kali menyatakan KPK tidak berwenang mengambil alih kasus BLBI karena terjadi sebelum lembaga itu terbentuk.

Kalah di Guernsey

Tommy Soeharto harus menelan pil pahit. Dalam sidang banding yang berlangsung kemarin pagi atau pukul 21.00 WIB, Pengadilan Tinggi Guernsey menolak keinginan putra bungsu mantan Presiden (alm) Soeharto itu untuk mencairkan uang milik perusahaannya, Garnet Investment Limited, senilai EUR 36 juta (Rp 424 miliar) di BNP Paribas, Guernsey.

Berharap dari Penegakan Hukum Kasus Korupsi

Enam visi reformasi gerakan mahasiswa Mei 1998 belum tercapai. Keenam poin tersebut adalah: 1. Supremasi hukum dengan jalan pengadilan terhadap Soeharto, 2. Penghapusan dwifungsi ABRI/ TNI, 3. Amandemen UUD 1945, 4. Otonomi daerah seluas-luasnya, 5. Penegakkan budaya demokrasi rasional, dan 6. Pertanggung jawaban Orde Baru.

JAM Pidsus Diumumkan Jumat

Nama Marwan Efendy telah beredar luas sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) baru. Tapi, pemerintah belum siap mengumumkan pengganti Kemas Yahya Rahman itu secara resmi.

Orang-Orang di Balik Kegarangan KPK Memerangi Korupsi

Setingkat Eselon I, Uang Saku Hanya Rp 75 Ribu Per Hari
Tak mudah menjadi anggota KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Mereka harus tahan terhadap berbagai godaan, terutama terkait dengan uang. Bagaimana kehidupan sehari-hari para figur yang berkiprah di lembaga itu?

Kasus Jaksa Urip, Glen Diperiksa Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap jaksa Urip Tri Gunawan oleh pengusaha asal Lampung, Artalyta Suryani. Kemarin (31/3) untuk kali kedua mantan Kepala BPPN Glen M.S. Yusuf diperiksa KPK.

Interpelasi Langkah Awal dari Pemakzulan; DPR Minta Langkah Nyata

Presiden harus datang secara yuridis dalam rapat paripurna DPR untuk menjawab interpelasi DPR dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Interpelasi ini juga merupakan langkah pertama dari proses menuju pemakzulan.

Mattalata Akui Departemen Hukum Potensial Disalahgunakan

Masyarakat jangan tergoda memberikan insentif tambahan.

Pemerintah Kuasai Aset Neloe di Swiss
Subscribe to Subscribe to