Antasari Tegaskan Komisi Antikorupsi Tak Bisa
Disclaimer menunjukkan tidak akuntabelnya laporan keuangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bahwa triliunan rupiah aset-aset yang dibeli dari dana dekonsentrasi ternyata tidak jelas. Bahkan, saat dilakukan pengecekan oleh KPK, aset-aset itu sama sekali tidak tercatat di pusat maupun di daerah.
Penangkapan Al Amin Nasution benar-benar menjadi pintu masuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengusut para anggota DPR. Saat ini, ada sembilan anggota komisi IV yang diduga menerima gratifikasi (hadiah) dalam kasus persetujuan DPR mengubah fungsi hutan lindung menjadi ibu kota Bintan.
Di Jakarta, Selasa (15/4), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya aspek pendidikan, sebelum aspek penegakan hukum, dalam pemberantasan korupsi. Jika warga negara melakukan korupsi karena tidak tahu, aparat penegak hukum turut mempunyai andil terhadap terjadinya korupsi itu.
Harus diakui, kerusakan hutan Indonesia tak lepas dari tiga elemen; masyarakat, pejabat (elite), dan pengusaha (cukong). Ketiga elemen tersebut memiliki porsi berbeda, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Antikorupsi.org-Jakarta (14/04/08). Pelaporan dugaan korupsi menuai laporan pencemaran nama baik. Hal ini terjadi di SMA 68 Jakarta dan SD Percontohan IKIP Jakarta. Beberapa orang tua murid yang mengkritisi laporan keuangan diserang balik oleh pihak sekolah dengan pencemaran nama baik. Hal ini dikhawatirkan akan membungkam daya kritis dan keberanian ortu murid terhadap penyelenggaran sekolah.
Rancangan Undang-undang tentang Kebebasan Informasi Publik atau RUU KIP, yang disetujui pemerintah dan DPR untuk diundangkan pada awal April lalu, masih mengecewakan Koalisi untuk Kebebasan Informasi, yang mengusulkannya. Hal tersebut karena materi dalam RUU itu sebagian tak konsisten, bahkan bisa menimbulkan kerancuan dalam pengelolaan informasi publik.