Deadline Terlewati, Harus Keluarkan Perpu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera menindak 23 mantan hakim agung. Pasalnya, mereka masih menempati rumah yang sebetulnya aset negara di Jalan Kemanggisan Ilir, Jakarta Barat.

Minimnya setoran sektor minyak dan gas (migas) mulai diusut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana meminta pertanggungjawaban Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam pengawasan produksi migas.

Instansi Bea dan Cukai dalam beberapa hari ini telah menjadi sorotan publik yang luar biasa. Hal ini terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan inspeksi mendadak di Kantor Pelayanan Utama Bea-Cukai Tanjung Priok, Jumat, 30 Mei 2008. Dari hasil inspeksi mendadak ini, KPK menemukan sejumlah uang yang diduga hasil suap senilai hampir setengah miliar rupiah. Selain melibatkan pegawai Bea dan Cukai, suap melibatkan pihak ketiga, seperti satuan pengamanan, bahkan petugas kebersihan. Sedangkan tempat transaksi tidak hanya di bawah meja, tapi juga di mobil, tempat parkir, hingga toilet.

Kejaksaan Agung membentuk tim satuan khusus penanganan perkara korupsi. Sepuluh tim satuan khusus yang masing-masing beranggotakan lima jaksa dijadwalkan dilantik Jaksa Agung Hendarman Supandji hari Jumat ini.

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi menyatakan membuat radiogram tentang pengadaan mobil pemadam kebakaran karena diminta oleh Hengky Samuel Daud yang dikiranya adalah staf khusus Menteri Dalam Negeri periode 2001-2004 Hari Sabarno.

Usulan pemerintah untuk mengubah usia pensiun hakim agung dari 65 tahun menjadi 70 tahun dinilai tidak beralasan.

Tunjangan profesi guru yang lolos sertifikasi 2006 dan 2007 belum dibayarkan pemerintah. Para guru mempertanyakan alasan pemerintah yang belum mencairkan tunjangan tersebut. Mereka meragukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Perlunya Format Reformasi Birokrasi