Saya ingin kasus ini dituntaskan,” kata Agus Condro Prayitno, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau F-PDIP DPR di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jakarta, Selasa (26/8).

Ia baru saja menemui pejabat KPK untuk membahas uang Rp 500 juta yang diakuinya diterima sesaat setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada Juni 2004. Untuk menuntaskan kasus itu, Agus tidak hanya bermodalkan keberanian, termasuk untuk menjadi tersangka, tetapi juga kerelaan untuk membuat kronologi kasus itu secara lengkap.

Sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi adalah suatu hal yang lumrah kalau kita dapat dengan mudah mendapatkan perilaku rent seeking dalam semua lini kehidupan, khususnya ketika kita berinteraksi dengan institusi negara dan aparaturnya, serta dalam proses sosial ekonomi politik di seputarnya.

PPATK Harus Lacak

Asal-usul cek perjalanan yang diterima Agus Condro beberapa hari setelah pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia bisa segera dilacak. Sepuluh lembar cek dengan nilai total Rp 500 juta itu dicairkan Agus Condro di Bank Internasional Indonesia.

Ia Mengaku Perkenalkan Burhanuddin dengan Paskah

Anggota DPR Anthony Zeidra Abidin pernah mengingatkan Burhanuddin Abdullah soal jasanya sampai Burhanuddin terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia. Anthony mengingatkan Burhanuddin bahwa dirinya yang memperkenalkan Burhanuddin kepada Paskah Suzetta yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Riau, Azirwan, dipidana 2,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. Azirwan dinilai bersalah karena menyuap Al Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV DPR, terkait pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan untuk Bandar Seri Bintan.

Pernyataan Pers

USUT TUNTAS DUGAAN PENYIMPANGAN DITUBUH TVRI

Hasil investigasi Indonesia Corruption Watch menemukan berbagai penyimpangan di Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai lembaga penyiaran publik milik negara selama kurun waktu 2004-2005, diantaranya :

Sekretaris Jenderal DPR mengakui stafnya dipanggil KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus pengadaan 50 rumah bagi staf Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Barat, pada 2003. Perumahan itu, rencananya, diberikan kepada staf Sekretariat Jenderal Dewan yang menjabat pada 2004-2009.

"Dia turut bertanggung jawab," kata Marwan Effendy.

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Usaha Mikro Kecil Menengah Bank Bukopin Sulistyohadi D.S. sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Bank Bukopin. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Marwan Effendy, Sulistyohadi diduga berperan dalam korupsi yang merugikan negara Rp 76,34 miliar itu. "Dia turut bertanggung jawab," kata Marwan di kantornya kemarin.

Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi transparan dalam mengusut biaya perkara di Mahkamah Agung. "KPK juga harus terbuka siapa saja yang telah diperiksa dalam proses penyelidikan," kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, saat dihubungi Tempo kemarin.

Harga Kertas Naik, Jumlah Pemilih Jadi 175 Juta Orang

Anggaran Pemilu Legislatif 2009 benar-benar menguras kantong pemerintah. Jumlahnya sulit dinalar dibanding harapan kemungkinan memperoleh hasil perubahan politik yang lebih berkualitas. Simak, misalnya, hitung-hitungan Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Biro Logistik KPU, pengadaan surat suara Pemilu pada 9 April 2009 bakal menyedot anggaran pemerintah sampai Rp 1,2 triliun.