Menangkap tersangka korupsi lebih mudah ketimbang maling jemuran.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Susno Duadji mengaku sempat ditawari suap Rp 10 miliar. Tujuannya agar dia mau melepaskan tersangka kasus penggelapan pajak perusahaan. "Dia sempat menawarkan Rp 10 miliar agar saya mau membebaskan dia," kata Susno dalam diskusi "Supremasi Hukum" di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat pekan lalu.
"Cukup bukti menjadikan Aulia dan Anwar tersangka."
Transparansi Internasional (TI) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera menuntaskan penyidikan kasus besar seperti aliran dana Bank Indonesia dan mengusut pengakuan Agus Condro Prayitno. "Ini ujian bagi independensi KPK," kata Sekretaris Jenderal TI Indonesia Rizal Malik kemarin.
Mantan Kepala Biro Keuangan Jawa Barat, Sutarman, mengembalikan uang sebesar Rp 320 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut diduga berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan alat berat dan pemadam kebakaran di Jawa Barat pada 2003.
Para terpidana kasus korupsi akan memiliki lembaga pemasyarakatan sendiri. Lembaga pemasyarakatan khusus bagi para koruptor ini akan dibangun di daerah yang pejabatnya paling banyak menilap uang negara.
Meski telah di-recall DPP PDIP sejak 4 September, anggota Fraksi PDIP Agus Condro Paryitno tetap berharap BK DPR memanggil dirinya. Menurut Agus, dia ingin memberikan penjelasan yang klir di hadapan lembaga penegak etika anggota dewan itu. Dengan demikian, tidak ada lagi kesalahpahaman.
Kejaksaan Agung tak akan membuka lagi kasus korupsi BLBI.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyangkut pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, Syamsul Nursalim, diungkap tuntas. Hukuman terhadap ketua tim jaksa BLBI II Urip Tri Gunawan belum menangani inti persoalan. "Kasus Urip itu hanya ekses BLBI, belum pemeriksaan BLBI itu sendiri," kata Kalla di kantor wakil presiden kemarin.
Antony Zeidra mengaku menerima uang dari bank sentral.
Bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan seharusnya ditetapkan sebagai tersangka kasus aliran dana bank sentral ke sejumlah anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004.
"Akan lebih bijak bila PDIP menindaklanjuti pengakuan Agus."
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Agus Condro, membatalkan niatnya menggugat Dewan Pengurus Pusat PDIP atas pemecatan dirinya. "Saya pikir-pikir, biar sajalah dulu. Untuk apa meladeni orang yang sedang kalap, yang marah sambil ketakutan," kata Agus saat dihubungi Tempo kemarin.
Belum dua tahun setelah kudeta September 2006—dipimpin Jenderal Sonthi Boonyaratglin—gelombang protes kembali melanda Thailand.
Demonstrasi itu dimotori Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD). Demonstran menduduki kantor PM dan menutup beberapa bandara dan sebagian jaringan kereta api. Situasi memanas saat PM Samak mengumumkan negara dalam keadaan darurat pada 2 September lalu.
Saksi Kasus Yusuf Emir Faishal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penanganan dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api yang melibatkan mantan Ketua Komisi IV DPR Yusuf Emir Faishal. Kemarin, lembaga tersebut kembali memeriksa empat anggota Komisi IV DPR.
