Penyelidikan Penerima 400 Cek Perjalanan ke DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin mantap mengusut dugaan suap di balik penerimaan 400 cek perjalanan (traveler's cheque). Lembaga superbodi itu memastikan telah mengantongi barang bukti kasus yang melibatkan 41 anggota Komisi IX DPR (membidangi perbankan) periode 1999-2004 tersebut.

Saat ini kita sudah memasuki triwulan terakhir 2008. Berkaitan dengan penerimaan pajak, prediksi pencapaian penerimaan pajak wajib dilakukan. Salah satu analisis yang penting dilakukan segenap jajaran Ditjen Pajak adalah meneliti pola penerimaan pajak pada triwulan terakhir ini serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menyatakan eksaminasi (pengujian) Koalisi Pendidikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang anggaran pendidikan tak bisa mengubah putusan tersebut. "Tapi pasti akan berpengaruh terhadap pengambil kebijakan," ujar Mahfud setelah menerima Koalisi Pendidikan, yang mengajukan eksaminasi ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta kemarin.
-----------
Press Release . . .
Resume Eksaminasi Publik  

Dimulai dengan Minta Data Temuan PPATK

Institusi DPR tak mau kalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang data aliran 400 lembar cek perjalanan ke anggota DPR periode 1999-2004. Meski belum menjadi sikap resmi, keinginan mendapatkan tembusan data dari PPATK itu kian kuat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai lambannya pelayanan masyarakat oleh birokrasi disebabkan belantara aturan yang dibuat sendiri oleh birokrat. Rantai birokrasi juga terlalu panjang sekadar mengakomodasi jumlah pegawai yang terlalu banyak.

Eddy Sofyan menolak dituduh korupsi. Mantan komentator sepak bola itu menolak segala dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum.

Sejumlah pengusaha nasional menjelang Pemilu 2009 ini mengaku kenyamanan mereka melakukan usaha bisnis mulai terusik. Pasalnya, mereka bakal dijadikan salah satu sumber pendanaan bagi kampanye partai politik maupun individu-individu yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif.

Akses Publik pada LHKPN untuk Pencegahan

Sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menutup akses publik ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN menimbulkan reaksi beberapa kalangan. Mantan pimpinan KPK periode pertama pun menyayangkan sikap itu.

Status Hukum Aulia Pohan Harus Segera Ditetapkan

Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai telah menunjukkan keraguan dalam mengusut kasus aliran dana Rp 100 miliar dari Bank Indonesia, yang antara lain ke Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004.

Proses Lelang Hanya Formalitas

Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung saat ini menangani perkara dugaan korupsi dalam pengadaan alarm kebakaran dan pendingin udara di Sekretariat Presiden. Perbuatan korupsi yang terjadi pada tahun 2004 itu menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9,071 miliar.