Tunggu Kejagung Hentikan Penyidikan Kasus Itu
Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengambil alih pengusutan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan catatan surat perintah penghentian penyidikan kasus itu, yang dikeluarkan Kejaksaan Agung, dinyatakan tidak berlaku.
Desakan beberapa anggota DPR merevisi UU KPK dan memotong kewenangan penyadapan adalah sebuah kemunduran.
Sadar atau tidak, wacana itu akan dilihat sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi. DPR seolah menempatkan diri sebagai musuh, mencoba menggerogoti kewenangan KPK.
Tersangka kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran tipe V80ASM di sejumlah provinsi, Oentarto Sindung Mawardi, kemarin kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi S.P., Oentarto diperiksa sebagai saksi mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Lukman Hakim Saifuddin, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, mengusulkan batas usia pensiun hakim Mahkamah Agung cukup 67 tahun. Hal senada disampaikan Hasril Hertanto, Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
Kejaksaan Agung menyatakan hukuman penjara atas Adelin Lis, terpidana kasus pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang kini buron, berpotensi bertambah lima tahun. Sebab, Adelin dianggap tak menunjukkan iktikad baik mau membayar uang pengganti kerugian negara.
Terdakwa kasus penyalahgunaan dana Bank Indonesia, Rusli Simanjuntak, mempertanyakan kerugian negara dalam kasus aliran dana BI kepada Siswo Suyanto, ahli keuangan negara dari Departemen Keuangan, yang memberi keterangan dalam persidangan di Pengadilan Korupsi kemarin. "Apakah ada kerugian jika penyelesaian BLBI telah menghemat Rp 100 triliun dibanding Rp 100 miliar, bagaimana?" kata Rusli.
Komisaris Utama Bank Bukopin Saean Achmadi kemarin diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank Bukopin. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Marwan Effendy, Achmadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang merugikan negara Rp 76,34 miliar itu.
Pengadilan Negeri Purwakarta kemarin memvonis mantan Bupati Kabupaten Purwakarta Lily Hambali Hasan satu tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan bencana alam dan pembangunan gedung Islamic Center senilai Rp 3,793 miliar.
Setelah MA Menangkan Kasasi PT Timor Putra
Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak mau terburu-buru menanggapi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan PT Timor Putra Nasional atas Bank Mandiri dalam kasus uang Rp 1,2 triliun yang disita pemerintah. Sebagai jaksa pengacara negara (JPN), Kejagung akan lebih dulu berdiskusi dengan menteri keuangan.
Sidang dugaan korupsi APBD yang melibatkan Wakil Wali Kota Medan Ramli mulai memasuki babak akhir. Lebih ringan dengan pasangannya, Wali Kota Abdillah, yang dituntut delapan tahun, dalam sidang kemarin mantan Sekda tersebut dituntut lima tahun penjara.
