Adanya kejanggalan menjadi pintu masuk untuk mengambil alih.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada mempertanyakan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan supervisi kasus yang ditangani kejaksaan. Menurut Direktur Pusat Kajian Zainal Arifin Muchtar, kendati KPK melakukan supervisi dalam penanganan beberapa kasus, hal itu tidak ditindaklanjuti dengan pengambilalihan bila kasus yang diawasi dihentikan penyidikannya oleh kejaksaan. "Semestinya, bila KPK melihat ada kejanggalan dalam penghentian kasus oleh kejaksaan, KPK bisa langsung masuk dan mengambil alih," kata Zainal saat dihubungi kemarin.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sejumlah kasus dugaan korupsi yang penanganannya hingga kini dinilai macet di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Banyak kasus yang dibongkar tapi tak dituntaskan," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta kemarin.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai gagal mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. KPK harus menjelaskan kepada publik mengenai ketidakjelasan tindaklanjut penanganan dugaan korupsi sejumlah pejabat negara.

Tak Ada Unsur Pidana Kasus Korupsi APBD

Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad bisa bernapas lega. Statusnya sebagai tersangka dalam kasus penggunaan dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) APBD Provinsi Gorontalo pada 2001 sebesar Rp 5,4 miliar tidak lama lagi bakal ditanggalkan.

Dokumen asli BLBI hilang.

Kejaksaan Agung menilai Komisi Pemberantasan Korupsi tak akan sanggup membongkar kembali kasus Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (KLBI/BLBI). Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy, dirinya bahkan pernah mendengar jika KPK tidak akan membongkar lagi kasus pengucuran kredit sebesar Rp 144 triliun pada 1998 itu.

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) DKI Jakarta membidik tersangka baru kasus korupsi penggelembungan atau mark up lebih dari Rp9,2 miliar di PT Indofarma. Tersangka yang dibidik adalah mantan direksi perusahaan terbuka tersebut.

Sidang Komisi Etik KPK bisa sampai memutuskan memecat Antasari.

PIMPINAN kolektif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk sebuah tim yang akan bertugas mengumpulkan informasi dan data terkait kasus yang menimpa Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar yang kini tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Sidang Komisi Etik KPK bisa sampai memutuskan memecat Antasari.

PIMPINAN kolektif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk sebuah tim yang akan bertugas mengumpulkan informasi dan data terkait kasus yang menimpa Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar yang kini tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Sehari, KPK Periksa 50 Saksi

Sejumlah mantan petinggi Departemen Kesehatan (Depkes), tampaknya, dibayangi kekhawatiran akan adanya penyidikan dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) pada 2003 silam. Mantan Menkes Achmad Sujudi dan mantan Sekjen Depkes Daddy Argadiredja mengembalikan dana masing-masing Rp 700 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).