Sjahril Djohan menyatakan siap diperhadapkan dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan Komisaris Jenderal Susno Duadji. Dengan catatan, forum adu kesaksian itu berlangsung di kantor kepolisian. "Kalau di kafe, kami bukan orang kafe," kata pengacara Sjahril, Hotma Sitompul, di Markas Besar Kepolisian kemarin.

Sjahril jadi tersangka kasus dugaan korupsi, suap, dan pencucian uang berkaitan dengan kasus Gayus Halomoan Tambunan. Sejak Rabu lalu polisi resmi menahan Sjahril, yang baru sehari kembali dari Singapura dan Australia.

"Pangkat terendah sampai tertinggi bisa diberi penindakan."

Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian RI akan kembali memeriksa mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji pekan depan. Pemanggilan itu masih berkaitan dengan tuduhan pelanggaran kode etik dan profesi Polri yang dilakukan Susno.

Bekas Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak Bambang Heru Ismiarso, mantan atasan Gayus Halomoan P. Tambunan, mengaku tidak tahu-menahu soal praktek makelar kasus pajak yang dijalani bawahannya itu.

Bambang mengaku baru mengetahui kasus itu pada Agustus 2009, saat atasan Gayus, Kepala Sub-Direktorat Keberatan dan Banding Jhony Tobing, dipanggil Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.

“Betapa bodohnya Susno membongkar kasus ini jika dia terlibat.”

Sjahril Djohan balik memberi pengakuan yang memberatkan Komisaris Jenderal Susno Duadji, yang telah menjebloskannya ke sel. Kepada penyidik, Sjahril, yang disebut oleh polisi sebagai makelar kasus, mengaku pernah menyetor dan berjanji memberikan uang kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI itu.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mempersilakan aparat penegak hukum untuk mengusut kembali kasus pembalakan hutan jika ditemukan bukti-bukti baru. ”Jika ada bukti, tangkap saja. Lanjutkan proses hukumnya,” katanya
Masih belum percaya pak kalau negeri ini negeri mafia?

Komisi III DPR mendesak Mahkamah Agung untuk melakukan audit manajemen perkara meliputi jumlah perkara masuk, pola penentuan majelis, lama penanganan perkara, dan pelaksanaan eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

”Manajemen perkara harus diaudit, misalnya bagaimana proses pendistribusian perkara, kriteria yang digunakan apa saja, bagaimana menentukan perkara A masuk ke majelis ini, sementara perkara B masuk ke majelis itu. Selama ini tidak pernah jelas,” ujar Benny K Harman, Ketua Komisi III DPR, dalam rapat konsultasi dengan MA di Gedung MA, Jakarta.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mempersilakan aparat penegak hukum untuk mengusut kembali kasus pembalakan hutan jika ditemukan bukti-bukti baru. ”Jika ada bukti, tangkap saja. Lanjutkan proses hukumnya,” katanya di Jakarta, Kamis (15/4).

Sehari sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup dan Jikalahari mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan mafia kasus di sektor kehutanan. Mereka minta KPK agar membuka kembali kasus dugaan pelanggaran hukum 13 perusahaan kayu di Riau, yang dihentikan penyidikannya oleh Polda Riau.

Kementerian Dalam Negeri belum menyikapi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan kinerja daerah pemekaran. Namun, hasil pemeriksaan BPK itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan desain besar otonomi daerah, yang salah satunya memuat jumlah daerah yang ideal bagi Indonesia.

Langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati setelah perkara perpajakan, yang melibatkan Gayus HP Tambunan terungkap, pantas dicontoh pimpinan lembaga pemerintah lainnya. Langkah Sri Mulyani adalah melakukan penindakan dan pencegahan internal.

Langkah Menkeu itu antara lain memberlakukan pakta integritas, pelaporan kekayaan pejabat, dan pembebastugasan pejabat yang diduga terlibat.

Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (15/4), menyepakati pembentukan tim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi DPR dalam kasus Bank Century. Tim beranggotakan 30 orang dan bekerja secara terbuka. Tim berhak memanggil siapa saja yang terkait dengan rekomendasi DPR itu.