Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan dukungan USAID Integritas saat ini tengah menyiapkan publikasi modul berjudul “Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ)”.
Masuknya nama Joko Widodo dalam nominasi pemimpin dengan kategori “Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024” oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) berbuntut adanya doxing terhadap salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh akun Instagram @volt_anonym. Doxing tersebut berupa pengungkapan sejumlah data pribadi mulai dari nomor telepon, nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP), alamat tinggal, spesifikasi device telepon yang digunakan, hingga titik koordinat lokasi terakhir peneliti dalam bentuk tautan google maps.
Dugaan keterlibatan Hasto dalam praktik suap pengganti antar waktu (PAW) DPR RI merupakan informasi lama yang berkembang saat adanya penetapan tersangka mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
Request for Interest
Reviewer dan Editor Modul Akademi Antikorupsi
Application Deadline: 6 Januari 2025
Pengantar
Sidang lanjutan sengketa informasi publik antara ICW melawan Polri terkait dokumen pengadaan gas air mata senilai Rp700 miliar tidak menemukan titik terang. Polri bersikeras menutup informasi yang seharusnya menjadi hak publik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan pemantauan pada kampanye pada Pilkada Jakarta 2024. Hasil pemantauan yang dilakukan pada 65 titik yang tersebar di wilayah Jakarta menemukan sedikitnya tujuh bentuk dugaan pelanggaran kampanye.
INDONESIA tengah menghadapi ujian berat di tengah gempuran tiga tantangan besar: pemberantasan korupsi, kualitas demokrasi, dan dampak krisis iklim. Tiga tantangan besar ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, namun saling berkaitan dan memperburuk satu sama lain.
Baca selengkapnya dalam Zine Volume 3
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai KPU tidak memberikan cukup ruang bagi publik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penghitungan suara Pilkada 2024. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kecurangan berupa manipulasi suara yang pada akhirnya berdampak pada legitimasi hasil pemilihan.
Klub Jurnalis Investigasi (KJI) merupakan wadah kolaborasi antikorupsi lewat liputan jurnalistik investigasi yang terbentuk sejak tahun 2019. Sebagai sebuah kolektif, kelompok jadi salah satu upaya publik dalam membongkar skandal dugaan korupsi, kejahatan pejabat publik, sekaligus kampanye antikorupsi lewat pendekatan pengungkapan kasus yang terkait kepentingan publik. Dalam perkembangannya, hingga tahun 2024 KJI meluas ke beberapa daerah dan berdampak
