Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM bersama dan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng akan mengeksaminasi kasus korupsi dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar.
Kasus ini dinilai menarik untuk diadvokasi karena masih banyak pihak yang diduga terlibat, namun belum dijadikan tersangka.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi penghargaan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) terbaik. Penghargaan diberikan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) itu untuk memperingati hari Adhiyaksa.
”Hari ini ada penghargaan Sidakarya bagi Kajati, Kajari Tipe A dan Tipe B, dan jaksa yang berprestasi,” ujar Jamwas, Marwan Effendy, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (20/7).
Permohonan pengalihan dan penangguhan penahanan Bupati Tegal Agus Riyanto yang diajukan oleh pengacaranya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam persidangan, Rabu (20/7).
Buronan kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang, Muhammad Nazaruddin telah terdeteksi keberadaanya. Bahkan, dia berulang kali diwawancara televisi lewat telepon. Namun, Polri menyatakan mengalami kesulitan menangkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Aliran dana terkait suap proyek pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang terus berkembang. Dalam sidang dengan terdakwa Mindo Rosalina Manulang terungkap, DPR dijatah 5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 191,635 miliar atau sekitar Rp 9 miliar.
Usulkan Ani Yudhoyono Plt Ketua Umum
Sebagai upaya penyelamatan citra partai di mata publik, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Tengah meminta Ketua Umum PD Anas Urbaningrum untuk nonaktif.
Tindakan konkret tersebut harus dilakukan pada pelaksanaan Rakornas Partai Demokrat yang akan digelar di Sentul, Bogor, 23-24 Juli 2011.
DPR diduga menerima pembagian fee 5% dari total nilai proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, yang besarnya Rp191,6 miliar.
Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa untuk mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin. Namun, dalam surat dakwaan itu tidak disebutkan secara detail nama-nama politisi yang diduga menerima fee proyek tersebut.
Jaksa Agung (Kejagung) Basrief Arief memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto segera mengkaji kembali penanganan sejumlah kasus tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
Hal itu ditegaskan Jaksa Agung seusai acara penghargaan Sidhakarya 2011 bagi Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri, serta pegawai dan jaksa se- Indonesia berprestasi terbaik di Kejaksaan Agung kemarin.
Ketua Komisi III DPR Benny K Harman sepakat dengan wacana pendirian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di daerah.
Saat ini, LPSK hanya ada satu, yakni berada di Jakarta. Benny mengatakan, keberadaan LPSK di daerah diperlukan untuk membantu penegakan hukum dan membongkar kasus korupsi di daerah. Politikus Partai Demokrat ini menilai, kasus korupsi di daerah tidaklah sedikit.
Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, masukan publik terhadap 142 calon pimpinan (capim) KPK yang lolos seleksi tahap awal masih sangat minim.
Sekretaris Pansel Calon Pimpinan KPK Achmad Ubbe mengatakan, hingga kini pihaknya baru menerima sekitar 400 tanggapan dari masyarakat tentang calon pimpinan KPK yang sudah lolos seleksi administrasi. Padahal, Pansel sudah membuka kotak saran sejak 25 Juni lalu.
