Bertepatan dengan Hari Antikorupsi 9 Desember 2015, pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 2015 akan digelar. Sama halnya dengan pemilu legislatif dan presiden, pilkada dibayangi terjadinya pelanggaran pemilu yang mengancam integritas pilkada. Harapan pilkada menjadi momentum konstitusional bagi rakyat untuk dipimpin kepala daerah yang baik, bersih, dan kompeten pun turut terancam.
Menunggu Nasib Fit and Proper Test Capim KPK
Nasib ke sepuluh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terkatung – katung di tangan DPR. Masalahnya, sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum memberikan kepastian tanggal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) capim KPK dilaksanakan.
KPU JANGAN PLIN PLAN CORET CALON BERMASALAH!
Pilkada serentak 2015 akan digelar pada 9 Desember 2015. Namun hingga H-26, penyelenggaraan hari besar demokrasi tersebut masih diwarnai persoalan yang mengancam kepastian hukum pemilu. Persoalan tersebut adalah mengenai penetapan calon kepala daerah berstatus hukum bebas bersyarat.
Jakarta, antikorupsi.org (13/11/2015) – Dari 58 calon hakim ad hoc tipikor yang mengikuti tes seleksi wawancara, Kamis (12/11/2015) di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, tidak ada satupun yang layak. Mereka tidak ada yang mampu memenuhi kriteria menjadi hakim ad hoc tipikor karena tidak memenuhi unsur integritas, independensi, dan kompetensi yang baik.
HASIL SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR:
TIDAK ADA CALON YANG LAYAK!
- MA Harus Membenahi Sistem Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor -
Jakarta, antikorupsi.org (12/11/2015) - Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) masih menemukan 11 kebijakan terkait UU No 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat (ormas) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Padahal Mahkamah Konsitusi (MK) telah memutuskan dalam judicial review (JR) UU Ormas bahwa pendaftaran ormas tidak bersifat wajib melainkan sukarela.
POKOK BERITA:
“Dewan Desak BPK Audit Lanjutan Petral”
http://koran.tempo.co/konten/
Jakarta, antikorupsi.org (12/11/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) membantah tegas bahwa pelaporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK RI, Rabu (11/12/2015) bukan merupakan upaya perlindungan kepada pihak tertentu termasuk Gubernur DKI Jakarta.
POKOK BERITA:
“Seleksi KPK Dimulai Bulan Ini”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Rabu, 11 November 2015
