| ICW

29 Aug

admin | 0 Comments

KMSTP: Mendikbud Jangan Terus Keluarkan Pernyataan Kontroversial

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Agustus 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud) yang baru dilantik, Muhadjir Effendy, untuk tidak terus mengeluarkan pernyataan kontroversial.

Selama kurun waktu dua bulan sejak diangkat, KMSTP menilai Muhadjir telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Beberapa diantaranya adalah rencana menerapkan full day school (sekolah sepanjang hari), wacana penghapusan sekolah gratis, dan revitalisasi komite sekolah.

29 Aug

admin | 0 Comments

MA Batalkan Izin Tambang di Pulau Bangka Sulawesi Utara

Antikorupsi.org, Jakarta, 23 Agustus 2016 – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi di Pulau Bangka Sulawesi Utara. Putusan MA tersebut disambut baik oleh Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka.

“Tentunya kami gembira,” ujar Revoldi ‘Didi’ Koleangan, aktivis Koalisi Penyelamatan Pulau Bangka melalui sambungan telepon, Selasa, 23 Agustus 2016. Ia merasa putusan tersebut patut diapresiasi karena upaya gugatan hukum terhadap usaha tambang di Pulau Bangka telah dilakukan bertahun-tahun.

28 Aug

admin | 0 Comments

Buletin Mingguan Anti-Korupsi: Update 18-24 Agustus 2016

RINGKASAN MINGGUAN

26 Aug

admin | 0 Comments

Remisi untuk Koruptor

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sedang membahas revisi PP No 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Upaya ini sebagai salah satu alternatif mengurai persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Jika mengacu data yang tersaji dalam Sistem Database Pemasyarakatan, dapat dilihat bahwa per Juli 2016 total tahanan dan narapidana di lapas berjumlah 198.815 orang.

24 Aug

admin | 0 Comments

Buletin Anti-Korupsi: Update 24-8-2016

POKOK BERITA:

“Bisa Dijerat Pencucian Uang”

http://koran.tempo.co/konten/2016/08/24/403934/Bisa-Dijerat-Pencucian-Uang

Tempo, Rabu, 24 Agustus 2016

23 Aug

admin | 0 Comments

Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2016

Informasi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak dipublikasi secara transparan.

Data jumlah kasus korupsi yang dilaporkan hanya berupa statistik akumulatif per tahun dan tidak tersedia detail kasus korupsi.

22 Aug

admin | 0 Comments

Korupsi di Beleid Amnesti Pajak

Walaupun telah disahkan dan disosialisasi, Undang-Undang Amnesti Pajak masih menuai pro-kontra. Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Di sisi lain, kebijakan ini berbenturan dengan upaya penegakan hukum. Beleid ini dikhawatirkan dapat menghambat penegakan hukum, khususnya kejahatan korupsi dan pencucian uang.

Berkali-kali pemerintah dan DPR meyakinkan publik bahwa undang-undang ini terbatas hanya untuk sanksi perpajakan.

19 Aug

admin | 0 Comments

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Diminta Jalankan Putusan Komisi Informasi

Antikorupsi.org, Jakarta, 19 Agustus 2016 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN) dituntut untuk membuka informasi publik terkait dokumen perkebunan sawit. Hal ini merupakan respon atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi terbuka.

“Kami menuntut KemenATR/BPN menjalankan putusan KIP,” kata pengkampanye Forest Watch Indonesia (FWI), Linda Rosalina, di Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016.