| ICW

28 Sep

admin | 0 Comments

Peringati Hari Hak untuk Tahu Sedunia, ICW Lakukan Uji Informasi

Antikorupsi.org, Jakarta, 28 September 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan uji informasi terhadap Komisi Informasi (KI) Pusat. Uji Informasi dilakukan sekaligus memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia (International Right to Know Day) yang jatuh pada tanggal 28 September.

Wana Alamsyah, anggota Divisi Investigasi ICW mengatakan, peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia dapat menjadi momentum untuk melihat kinerja KI Pusat. “Karena itu kami melakukan uji informasi,” ujar Wana, di kantor KI Pusat, Jakarta, Rabu, 28 September 2016.

28 Sep

admin | 0 Comments

Hukum yang Melayani Ekonomi

Presiden Joko Widodo baru saja mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat di bidang hukum. Tujuannya untuk mendapatkan masukan dalam rangka menggulirkan agenda reformasi sektor hukum.

27 Sep

admin | 0 Comments

Penolakan Jokowi Terhadap Remisi Koruptor Diminta Disertai Tindakan Konkret

Antikorupsi.org, Jakarta, 27 September 2016 – Penolakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap remisi bagi koruptor diminta untuk disertai tindakan konkret. Hal itu diungkapkan oleh Pegiat Antikorupsi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani.

“Itu masih pernyataan verbal. Kalau memang tegas, lihat lagi program Kemenkumham yang mau merevisi PP 99 tahun 2012,” ujar Julius, melalui sambungan telepon, di Jakarta, Selasa, 27 September 2016.

26 Sep

admin | 0 Comments

Buletin Anti-Korupsi: Update 26-9-2016

POKOK BERITA:

“Ketentuan Terpidana Percobaan Digugat”

http://print.kompas.com/baca/politik/2016/09/26/Ketentuan-Terpidana-Percobaan-Digugat

26 Sep

admin | 0 Comments

MA Diminta Segera Memutus Gugatan Terhadap PKPU/9 2016

Antikorupsi.org, Jakarta, 26 September 2016 - Mahkamah Agung (MA) diminta untuk segera memutus gugatan terhadap Peraturan KPU (PKPU) no 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Gugatan telah dilakukan oleh tiga organisasi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Konsitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif).

"MA harus bisa mempercepat proses ini," ujar Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi, di Gedung MA, Jakarta, Senin, 26 September 2016.

26 Sep

admin | 0 Comments

Peraturan Terpidana Percobaan Jadi Calon Kepala Daerah Digugat ke MA

Antikorupsi.org, Jakarta, 26 September 2016 - Peraturan KPU (PKPU) no 9 tahun 2016 tentang Pencalonan Kepala Daerah digugat ke Mahkamah Agung (MA). Peraturan yang memperbolehkan terpidana percobaan menjadi calon kepala daerah tersebut dinilai bertentangan dengan UU Pilkada.

Gugatan dilakukan oleh tiga organisasi, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Senin, 26 September 2016.