Dampak positif pemekaran daerah sudah dirasakan masyarakat meski masih terbatas pada pembangunan fisik daerah. Peningkatan pelayanan kepada publik dan tingkat kesejahteraan dinilai belum berhasil. Pengurangan penganggur dan pemberantasan KKN juga sekadar menjadi kisah klasik.
Pak, ini ada titipan! Karena mengira titipan itu suvenir, Suryama yang terburu-buru karena harus check in pesawat terakhir langsung membuka ransel dan meminta titipan itu dimasukkan ke dalam tasnya. Sesampainya di ruang tunggu bandara, ketika titipan itu diraba, dia baru sadar ternyata titipan itu segepok uang.
Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat masih menunggu pembentukan tim koneksitas untuk menyidik perkara dugaan korupsi dana prajurit TNI yang dikelola PT Asabri. Namun, pembahasan mengenai perkara tersebut dan saksi-saksi yang diperiksa sudah dilakukan oleh Komandan Puspom TNI AD Mayjen Hendardji Supandji dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji.
Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Eko Prasojo, menyatakan, selama dua tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, reformasi birokrasi jauh tertinggal dibandingkan dengan reformasi di bidang politik dan hukum.
Badan Pemeriksa Keuangan menilai fatwa Mahkamah Agung tentang pemisahan aset kekayaan negara dengan badan usaha milik negara tidak bisa dijadikan landasan hukum.
Pemerintah dan DPR sepakat membagi rata anggaran pengadaan buku senilai Rp 800 miliar kepada 33 provinsi. Nantinya, setiap siswa akan mendapat satu buku ajar gratis, sedangkan 12 daerah yang nilai ujian nasionalnya rendah akan mendapat bantuan buku dengan berharap pada APBN-Perubahan. Di daerah seperti ini, akan ada tambahan dua buku gratis bagi setiap siswa.
Sampai Agustus lalu, ternyata baru tiga partai politik yang memberikan laporan keuangan tahun 2005 ke Komisi Pemilihan Umum. Meski sudah molor hingga satu bulan lebih, baru Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat yang memberikan laporan. Ke mana 47 partai yang lain?
Meski telah membantah terlibat, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin merasa perlu mengklarifikasi kasus dugaan korupsi dalam penentuan harga segel surat suara Pemilihan Presiden (pilpres) 2004. Mantan anggota KPU itu mengklarifikasi keterlibatannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terdakwa kasus APBD tahun anggaran 2001/2002 (APBD-gate). Putusan MA tersebut memperkuat keputusan tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat yang menghukum terdakwa dengan hukuman empat tahun penjara.
