Seribuan anggota DPRD di seluruh Indonesia diperiksa karena dugaan korupsi APBD. Berikutnya, anggota DPR tampil menjadi

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (jenderal polisi bintang tiga) Suyitno Landung, Selasa (10/10), divonis hukuman 18 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan langsung menegur Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh soal masih digunakannya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan DPRD dan Penyusunan APBD untuk menjerat anggota DPRD dan pejabat daerah.

Panitia Kerja Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah DPR menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi yang melibatkan anggota DPRD dan kepala daerah dilakukan dengan dasar hukum yang tidak tepat, diskriminatif, mengkriminalisasi kebijakan daerah, dan mengarah pada skenario deparpolisasi.Karena itu, dalam rekomendasi yang disampaikan kepada publik, Panitia Kerja mendesak Presiden merehabilitasi dan memulihkan nama baik anggota DPRD dan kepala daerah.

Bila Anda orang yang tak punya banyak waktu, datanglah ke Sragen. Di kota kabupaten ini Anda akan dilayani serba cepat.

Sekitar 300 orang yang berasal dari Cilegon, Garut, Ciamis, Bandung, Bogor dan Sukabumi, mendatangi DPR RI. Mereka meminta ada rehabilitasi nama baik anggota DPRD yang dituduh korupsi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pejabat negara tidak mencari-cari kelemahan aturan hukum untuk mencari keuntungan. Jangan bersiasat negatif, demikian Presiden (Kompas, 5/10).

Pada Kamis-Jumat (24-25/8) lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Kursus Singkat Konvensi PBB Antikorupsi, di Jakarta. Peserta berasal dari kalangan jurnalis dan organisasi nonpemerintah mulai dari Aceh hingga Papua. Wartawan Suara Merdeka Yunantyo Adi melaporkan kegiatan tersebut mulai hari ini dalam dua seri.

Usulan rehabilitasi nama para politisi daerah, yaitu para anggota DPRD dan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, terus menuai kritik. DPR diminta untuk tidak meneruskan upaya mereka agar para kader partainya di daerah yang tersangkut kasus korupsi diberi perlakuan khusus. Para politisi diingatkan agar tidak menempatkan politik di atas supremasi hukum.

Hingga Oktober 2006 belum satu pun dari delapan debitor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang menandatangani Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham-Akta Pengakuan Utang atau PKPS-APU melunasi utang. Masalahnya, belum ada titik temu antara pemerintah dan kedelapan debitor tersebut mengenai bentuk pembayaran utang.