Terpidana mantan Direktur Utama Jamsostek Ahmad Djunaidi mengaku memberi uang kepada jaksa kasus Jamsostek. Uang itu untuk biaya pengurusan tahanan luar dan mempercepat sidang. Menurut Aan (perantara Ahmad kepada jaksa), waktu itu Cecep yang meminta. Aan melapor kepada saya, lalu saya menyiapkannya, ujar Ahmad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin malam resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Andin H. Tartoyo. Andin menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengumpulan dana taktis nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan selama periode 18 April 2002 hingga 23 Maret 2005.
Sekali lagi, jika kita bandingkan dengan masa Orde Baru, ketika tidak mungkin seorang gubernur dituntut di muka peradilan, saat ini semua itu menjadi mungkin, dan seharusnya secara obyektif kita harus berpikir optimistis dan positif bahwa korupsi memang dapat diberantas.
Seperti disebut dalam press release Humas Departemen Keuangan (16 Oktober 2006), revisi itu dimaksudkan untuk menyamakan level of playing field antara bank BUMN dan bank swasta.
Rapat Pleno Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk memeriksa Ketua DPR Agung Laksono terkait dengan pengaduan masyarakat yang menilai dia telah melakukan tindakan yang tidak patut karena tidak mampu menempatkan diri sebagai Ketua DPR.
Musyawarah pimpinan daerah atau muspida sebenarnya merupakan peninggalan Orde Baru yang seharusnya sudah tidak ada, terutama sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam APBD pun sebenarnya dana rutin untuk muspida sudah tidak diperbolehkan sesuai Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk Mabes TNI sebesar 15 persen dari Rp 21,98 triliun tahun ini menjadi Rp 25,5 triliun tahun depan.
Bagaikan sebuah virus, korupsi kini sudah menyebar dan mulai berurat-berakar dalam kehidupan masyarakat kita. Bukan hanya di ranah politik, hukum, birokrasi, dan pemerintahan yang tertimpa korupsi. Di bidang pendidikan pun, yang notabene merupakan institusi pencerdasan, pembentukan karakter generasi muda, serta salah satu media penentu masa depan bangsa, tak lepas dari jeratan korupsi.
Permasalahan baru tentang kinerja Komisi Yudisial mengemuka, berbentuk kemelut antara Komisi Yudisial (KY) dan DPR, khususnya komisi III. Akar masalah muncul ketika DPR mengembalikan berkas pengajuan calon hakim agung dari KY karena dinilai tidak sesuai UU. Sebab, acuan normatif menyebut bahwa KY seharusnya menetapkan dan mengajukan tiga nama calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada presiden.
