Departemen Dalam Negeri (Depdagri) gencar bersih-bersih di jajarannya. Melalui evaluasi terbaru, 30 April 2007, tentang kepala daerah yang diduga tersangkut korupsi, Depdagri bertindak tegas dengan mencopot 16 kepala daerah. Empat orang di antara 16 pejabat itu diberhentikan permanen dan sisanya nonaktif sementara.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mempercepat penanganan kasus keempat yang melibatkan mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo (Widjan). Salah satu di antaranya memeriksa pejabat aktif Bulog berinisial BT terkait penyelidikan kasus korupsi pengadaan komoditas di Bulog selama 2002-2006.
kemarin mungkin merupakan hari yang tak dapat dilupakan As
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Soedarmadji menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada mantan Kepala Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan atau BPTWP Prajurit TNI Angkatan Darat, Ngadimin Darmo Sujono. Terdakwa perkara korupsi dana perumahan prajurit TNI AD itu dinilai terbukti melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 100 miliar.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin memvonis tiga terdakwa kasus korupsi dana Badan Pengelola Tabungan Wajib Prajurit TNI. Tiga terdakwa itu adalah Kolonel Czi Ngadimin D.S., Samuel Kristianto, dan Dedy Budiman Garna.
Selama dua tahun masa kerjanya, Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tastipikor bisa mengamankan uang negara senilai Rp 3,95 triliun. Uang itu terkait perkara korupsi yang ditangani Tim Tastipikor.
Mantan Kepala Subbidang Imigrasi Konsulat Jenderal RI di Johor Bahru, Malaysia, Prihatna Setiawan divonis tiga tahun penjara. Prihatna juga harus membayar denda Rp 50 juta dan uang pengganti Rp 5,774 miliar.
Gubernur Sulawesi Tenggara non-aktif, Ali Mazi, dan Presiden Direktur PT Indobuildco Pontjo Sutowo dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Keduanya dinyatakan melakukan tindak korupsi saat memperpanjang hak guna bangunan Hotel Hilton.
Merebaknya kasus pencairan dana Departemen Kelautan dan Perikanan ke kas partai politik dan politikus membuka kembali catatan buruk praktek pendanaan politik. Kasus ini menunjukkan rawannya anggaran taktis departemen disalahgunakan untuk membiayai berbagai kekuatan politik dan politikus di parlemen.
ICW melakukan kajian terhadap kasus-kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2006. Sumber informasi ini adalah pemberitaan kasus korupsi di media massa.
