Transparency International (TI) Indonesia mengindikasikan telah terjadi penyimpangan yang mengarah pada korupsi dalam sejumlah program Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh.

Eda dituding memberikan arahan agar menerapkan tarif ganda pengurusan dokumen perjalanan.

Penyidikan kasus gratifikasi (penerimaan hadiah) terkait impor beras dari Vietnam tak terpengaruh pergantian jaksa agung. Kejaksaan Agung (Kejagung) akan membuka rekening adik mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, Widjokongko Puspoyo, untuk mengusut aliran dana dari rekanan Bulog, Vietnam Southern Food Corporation (VSFC).

Pengamat antikorupsi Teten Masduki menilai Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat harus menghentikan proses seleksi hakim agung terhadap Achmad Ali, dosen Universitas Hasanuddin yang menjadi tersangka korupsi penerimaan negara bukan pajak Rp 250 juta dari dana program pascasarjana. Jangan sampai terpilih menjadi hakim agung, katanya di Jakarta kemarin.

Tudingan bahwa penggantian Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh tak prosedural ditanggapi Istana Kepresidenan. Juru Bicara Kepresidenan Andi Alfian Mallarangeng menegaskan, penggantian jaksa agung sudah sesuai UUD 1945 dan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Calon presiden dan partai politik besar ikut menikmati aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP, di samping anggota DPR. Di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi terungkap, dana DKP yang mereka nikmati bervariasi hingga berjumlah ratusan juta rupiah.

Lima lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra Dewan Perwakilan Rakyat melaporkan legislator penerima dana Departemen Kelautan dan Perikanan ke Badan Kehormatan DPR kemarin. Kelima LSM itu adalah Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sekretariat Nasional Fitra, Initiative Institute, dan KIPP Indonesia.

Ada dua peristiwa paradoks terkait dengan pemberantasan korupsi di negeri ini. Pertama, di Senayan, para pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengendapkan masalah dana Departemen Kelautan dan Perikanan yang mengalir ke Senayan. Mereka menilai aliran dana tersebut tidak mengindikasikan adanya pelanggaran kode etik (Koran Tempo, 25 April 2007). Kedua, pemerintah menandatangani kesepakatan ekstradisi dengan Singapura (27 April 2007). Perjanjian yang ditandatangani di Bali ini berlaku surut sampai 15 tahun.

Tanpa putusan pengadilan, ia tak bisa diproses.

Mantan Ketua Tim Tastipikor Hendarman Supandji yang kini diangkat menjadi Jaksa Agung berjanji akan menuntaskan kasus yang selama ini mandek dalam sisa waktu 2,5 tahun� Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke depan. Berikut rangkuman wawancara Bisnis dan media lain dengan mantan Plt. JAM Pidsus tersebut.