Politik uang adalah penyakit kronis yang menggerogoti sebagian besar partai politik di Indonesia. Hal ini di antaranya terlihat pada proses pencalonan kepala daerah, di mana mereka yang ingin maju dalam bursa pemilihan harus terlebih dahulu memberikan upeti hingga ke tingkat ketua umum partai di tingkat pusat.
Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla merasa yakin mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang baru saja diganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlihat dalam kasus yang terkait dengan korupsi.
Sejumlah pihak yang diduga menerima aliran dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan memberi tanggapan berbeda-beda soal uang yang mereka terima. Mereka siap bersaksi atas tuduhan yang disangkakan kepadanya.
Rekanan Mulyana Wira Kusumah, mantan Direktur Utama PT Survindo Indah Prestasi Sihol Manullang, divonis empat tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Meski menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp 15,749 miliar, majelis hakim tidak membebani Sihol untuk membayar uang pengganti Rp 15,749 miliar.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang kemarin menjatuhkan hukuman 1 tahun dan 1 tahun 3 bulan terhadap lima mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten. Mereka dinyatakan berbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama mengalihkan dana bencana alam menjadi dana perumahan dan kegiatan anggota DPRD Banten sebesar Rp 14 miliar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah menjadi Kepala Bulog mengakui, orang-orang yang bekerja di Perum Bulog menjadi incaran Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung.
Tabrani Ismail masih berurusan dengan kejaksaan. Setelah menangkap dan menjebloskan ke Lapas Cipinang, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI kini memburu kekayaannya. Gara-garanya, terpidana enam tahun kasus korupsi proyek Export Oriented Refinary (Exor) I Pertamina di Balongan itu belum menyetor uang pengganti USD 189,5 juta atau Rp 1,7 triliun.
Setelah sempat mendekam di ruang tahanan Rutan Kelas I Makassar selama empat hari tiga malam, penahanan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Achmad Ali akhirnya ditangguhkan. Majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan Achmad Ali setelah ada jaminan dari Benjamin Mangkoedilaga, Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan Timor Leste, di mana Achmad Ali tercatat sebagai anggota.
