Banyaknya aset negara dialihfungsikan ke milik pribadi membuat kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendapat sorotan. Salah satu penyebab munculnya alih fungsi ilegal itu adalah adanya sertifikat ganda. Ini menjadi kendala yuridis usaha pengembalian aset negara tersebut.
Diduga korupsi bantuan nelayan korban tsunami, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah Hari Purnomo dituntut lima tahun penjara. Bawahannya, Kepala Seksi Produksi Penangkapan Ikan Margareth Elisabeth Tutuarima, dituntut setahun lebih berat, yakni enam tahun penjara.
Henry Leo akhirnya dihukum bersalah. Pengusaha yang menjadi rekanan Departemen Pertahanan (Dephan) itu dihukum enam tahun setelah terbukti melakukan korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana PT Asuransi ABRI (Asabri) Rp 410 miliar. Hukuman itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang dikoordinasi Pribadi Soewandi selama tujuh tahun.
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbentuk sebelum akhir 2009.
Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigadir Jenderal Sutjiptadi mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kehadiran Sutjiptadi untuk berkoordinasi soal kasus pembalakan liar di Riau. Koordinasi soal kasus Pelalawan di Riau, ujar Johan di kantornya kemarin.
Kinerja ekonomi Yudhoyono-Kalla mencapai titik terendah.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum atau PU Bina Marga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT Chandratex, yang menjadi rekanan pemerintah terkait proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api, Banyuasin, Senin (5/5).