Profil Singkat

Akhyar Nasution lahir di Kota Medan, 21 Juli 1966 merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan. Akhyar pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Medan periode 1999-2004. Pada Pemilihan Walikota Medan 2015, ia ditunjuk sebagai Calon Wakil Walikota Medan mendampingi Dzulmi Eldin. Pada tanggal 17 Februari 2016, ia dilantik menjadi Wakil Walikota pada Pelantikan Kepala Daerah Serentak Sejajaran Pemprov. Pada 17 Oktober 2019, ia menjadi Pelaksana Tugas Walikota Medan karena Dzulmi Eldin ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  Pada Pilkada 2020, Akhyar mencalonkan diri menjadi Walikota didampingi Salman Alfarisi diusung Partai Demokrat dan PKS.

LHKPN

Berdasarkan data LHKPN, Akhyar Nasution telah melaporkan harta kekayaannya sebagai berikut :

1. Tanggal 28 Juli 2015 sebagai Wakil Walikota Medan sebesar Rp. Rp. 1.221.529.641.

2. Tanggal 1 April 2016 sebagai Wakil Walikota Medan Periode 2016-2021 sebesar Rp. 2.248.950.454.

3. Tanggal 31 Desember 2017 sebagai Wakil Walikota sebesar Rp. 2.933.440.766.

4. Tanggal 31 Desember 2018 sebagai Wakil Walikota sebesar Rp. 3.236.041.651.

5. Tanggal 31 Desember 2019 sebagai Wakil Walikota sebesar Rp. 3.114.348.855.

Menjadi catatan bahwa Akhyar Nasution melaporkan sebanyak 5 kali, terdapat peningkatan harta di tahun 2018 sebesar Rp3.236.041.651 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan Rp1.637.318.000.

2. Alat transportasi dan mesin sebesar Rp69.000.000.

3. Harta bergerak lainnya sebesar Rp237.235.000.

4. Kas dan setara kas Rp1.284.158.651.

5. Harta lainnya Rp8.240.000.

Catatan Lain yang Relevan

1. PLT Walikota Medan, Akhyar Nasuton buka suara terakit tudingan Plt. Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat. Tudingan yang disampaikan oleh Djarot kepada Akhyar Nasution tidak beralasan. Menurutnya, dalam kaitan kasus suap yang menimpa Walikota Medan Nonaktif, Dzulmi Eldin, Akhyar tidak terlibat. Begitu juga tentang pelaksanaan MTQ Kota Medan ke 53 beberapa bulan lalu. Djarot juga menyinggung Akhyar yang pernah diperiksa di Polda Sumut terakit dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tolawatil Quran (MTQ) ke-53 senilai Rp. 4,7 Miliar.

2. PLT Walikota Medan, Akhyar Nasution sempat terjangkit virus Corona pada Agustus yang lalu.

3. Polda Sumut menyelidiki dugaan korupsi kegiatan MTQ Kota Medan 2019. Namun Akhyar belum menjelaskan detail adaa atau tidaknya indikasi kerugian negara dalam dugaan korupsi kegiatan MTZ Medan 2019.

4. Sekjen PDIP Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan polemik terkait pemecatan Plt Walikota Medan Akhyar Nasutoon dari keanggotaan partai. Hasto mengatakan, Akhyar telah melanggar peraturan dengan secara sadar mencalonkan diri sebagai calon Waliko Kota Medan melalui partai lain. Akhyar dipecat setelah bergabung dengan Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Medan. Sebab, ia menilai PDIP tidak akan mengusungnya di Pilkada. Pemecatan Akhyar tertuang dalam Surat keputusan DPP PDIP Nomor 29-A/KTPS-DPD/DPP/VII/2020 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia perjuangan Prov. Sumatera Utara masa bakti 2019-2024 tertanggal 1 Agustus 2020.

5. Akhyar diduga melakukan korupsi terkait anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp.500 Miliar. Kasus ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumut. Mulai tanggal 15 September 2020, sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Medan dipanggil penyidik dari kejaksaan itu seperti Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Tengku Ahmad Sofyan, Kepala Bappeda Medan, Irwan Ritonga dan Kepala Dinas Sosial, Endar. Apabila kasus ini tidak berlanjut dan tidak dapat dikembangkan, ia menyarankan agar penyidik melakukan SP3. Secara pribadi ia menyayangkan kota Medan memiliki catatan yang buruk dalam sejarah kepemimpinan. Dimana pada edisi terakhir Walikota Medan harus menuntaskan masa jabatannya lebih cepat karena tersandung kasus korupsi.