, ,

Upaya Penjerumusan Mahkamah Agung

Penetapan usia Pensiun Hakim Agung 70 tahun
Upaya Penjerumusan Mahkamah Agung

Meski menimbulkan polemik ditengah masyarakat, Panitia Kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (Panja Komisi III DPR) akhirnya tetap sepakat mempertahankan usulan perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun dalam Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung (RUU MA). Kesepakatan soal usia pensiun diambil dalam Rapat Panja RUU MA pada tanggal 2 Desember 2008 lalu. Pertimbangannya, hakim agung pada usia 70 tahun masih fungsional. Dari semua fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR yang mengajukan nota keberatan. Direncanakan RUU MA ini akan disahkan pada Sidang Paripurna DPR 17 Desember 2008 nanti.

Pengesahan usia pensiun hakim agung 70 tahun jelas merupakan musibah bagi reformasi di pengadilan dan menyimpang dari semangat dan agenda pembaruan MA.

 

Menyimpang dari cetak biru Pembaruan MA

Upaya Pemertintah dan juga DPR dalam mendorong perpanjangan pensiun hakim agung hingga 70 tahun jelas menyimpang (dan bahkan mengabaikan) Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung yang ditandatanganinya Bagir Manan pada 5 Agustus 2003 lalu.

 

Pada Bab V tentang Sumber Daya Manusia, khususnya yang membicarakan mengenai Masa Jabatan, merekomendasikan 2 (dua) hal yaitu:

1.      

MA  perlu mendorong DPR dan Presiden untuk segera mengundangkan UU MA yang baru untuk antara lain mengatur bahwa usia pensiun Hakim Agung tetap 65 tahun namun dapat dimungkinkan adanya perpanjangan masa jabatan sampai dengan usia 67-68 tahun selama ia masih dianggap mampu dan layak. Penentuan mengenai perpanjangan tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial dan DPR (melalui proses seperti dalam pemilihan Hakim Agung);

2.      

Mengingat prinsip non retroaktif dan menyelaraskan dengan semangat Perubahan Ketiga UUD 1945, maka pengaturan mengenai kemungkinan perpanjangan usia pensiun ini hanya berlaku bagi Hakim Agung yang terpilih pada masa setelah UU MA yang baru tersebut nantinya diundangkan

[1]

.

 

Faktanya rekomendasi ini ditindaklanjuti DPR dan Presiden dengan mengesahkan UU MA yang baru (UU No 5 Tahun 2004 dan disahkan pada 15 Januari 2004) yang salah satu ketentuannya memungkinkan adanya perpanjangan masa jabatan hakim agung sampai dengan usia 67 tahun (pasal 11).

 

Pada faktanya pula Ketua MA pada waktu itu, Bagir Manan melakukan penyimpangan dari rekomendasi cetak biru tersebut dengan tidak melibatkan Komisi Yudisial dan DPR dalam menentukan layak tidaknya seorang Hakim Agung  dan juga dirinya diperpanjang sebagai Hakim Agung, memberlakukan perpanjangan untuk dirinya (padahal cetak biru jelas menyebutkan perpanjangan ini ditujukan terhadap hakim agung yang dipilih setelah UU disahkan=Hakim Agung terpilih pasca 15 Januari 2004), dan yang terakhir meminta penambahan perpanjangan masa pensiun hingga 70 tahun.

 

Hal penting lain yang perlu dicermati karena saat mencapai usia 67 tahun yang berlaku adalah UU MA tahun 2004, maka semua upaya untuk memperpanjang jabatan Bagir Manan sebagai Ketua MA (termasuk pula jika Presiden melakukannya) adalah tindakan melanggar hukum.

 

 

Tidak masuk akal dan langkah mundur

Penetapan usia pensiun hakim agung 70 tahun, hal ini tidak saja mengecewakan namun juga tidak masuk akal dan langkah mundur bagi upaya reformasi dan regenerasi di MA. Penetapan ini sudah selayaknya ditolak dengan beberapa alasan. 

 

Pertama, angka harapan hidup dan tingkat kesehatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Kesehatan tahun 2003, angka harapan hidup orang Indonesia paling rendah se ASEAN yaitu 65 tahun. Tahun 2006 angkanya naik menjadi 66,2 tahun. Artinya diatas usia 66 tahun, kondisi orang Indonesia menurun karena dipengaruhi banyak hal.

 

Kedua, usia 70 tahun tergolong usia tidak produktif. Menurut BPS, usia penduduk dikelompokkan menjadi 3 yaitu belum produktif (0-14 tahun), produktif (15-65) dan tidak produktif 66 keatas. Berdasarkan kategorisasi itu, jelas bahwa hakim agung dengan usia 70 tahun termasuk yang tidak produktif.

 

Dihubungkan dengan beban perkara MA saat ini, usia hakim agung yang terlalu tua tentu akan sangat menghambat proses percepatan reformasi MA dari pengurangan tumpukan perkara di MA yang masuk hampir mencapai 20 ribu perkara. Dengan beban kerja menyelesaikan tunggakan perkara di MA yang berat dan menyangkut, nasib masyarakat luas, tentu usia pensiun 65-67 tahun pun sudah merupakan usia sangat maksimal.

 

Ketiga, perbandingan dengan profesi atau lembaga lainnya. Alasan penetapan usia pensiun 70 tahun tidak jelas, dan lebih tinggi dibanding sejumlah jabatan publik lainnya. Misalnya untuk Hakim Mahkamah Konstitusi usia pensiun adalah 67 tahun, Polisi dan Jaksa usia pensiun adalah 58-60 tahun, Pegawai Negeri Sipil usia pensiun hanya 56 tahun.  

 

Keempat, tidak fair membanding hakim agung di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris hanya melihat pada faktor usia, tanpa melihat kecakapan intelektual dan kematangan budaya masyarakat setempat serta kepecayaan publik terhadap institusi pengadilan. Dalam konteks Indonesia keinginan memperpanjang usia pensiun hakim agung menjadi persoalan ketika realitas sosiologis tidak mendukung.

 

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan di Indonesia sangat rendah. Pengadilan di Indonesia masih dinilai belum bersih dari korupsi dan intervensi politik atau kepentingan tertentu. Selain itu berdasarkan hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2008, peradilan Indonesia disebut sebagai peradilan terkorup di Asia. Hal ini terlihat dari 12 negara yang disurvei, ternyata Indonesia menduduki peringkat ke-12 dengan skor 8,26.

 

Kelima, menghambat regenerasi. Dalam kondisi semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi MA dan maka yang perlu dilakukan adalah perombakan dan munculnya generasi baru hakim agung. Dengan cara itu, barangkali publik masih punya harapan akan hadirnya kekuasaan kehakiman yang bersih dan terbebas dari kooptasi kepentingan apapun. Dengan kata lain, hal ini akan menghilangkan hak dari hakim-hakim muda progresif untuk bisa menjadi Hakim Agung. Lebih dari itu, kebijakan ini sama artinya, tetap membiarkan mafia peradilan dan segala kompleksitas masalah di MA terus berjalan, bahkan memperkuat dirinya. 

 

Keenam, delegitimasi kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Bila usia diperpanjang menjadi 70 tahun, tentu hingga 3-5 tahun mendatang KY tidak melakukan seleksi hakim agung. Atau, pantas publik khawatir, rencana perpanjangan usia pensiun ini berada dibalik upaya memperpanjang masa jabatan Ketua MA saat ini, mengingat beberapa kali bahkan Bagir Manan telah mencoba memperpanjang usia pensiunnya sendiri.

 

Hanya menguntungkan segelintir elit

Penetapan usia pensiun hakim agung 70 tahun kenyataannya hanya akan menguntungkan sekelompok pihak, namun membahayakan kepentingan pembaharuan di MA. Berangkat dari buruknya potret MA saat ini, DPR dan Pemerintah seharusnya tidak perlu mempertahankan status quo dan hakim-hakim ”usia senja” di MA.  

 

Usulan perpanjangan usia pensiun Hakim Agung saat ini juga tidak akan banyak manfaatnya, setidaknya tidak sebanding dengan kerugian yang akan dihasilkan. Citra Mahkamah Agung, citra DPR dan partai-partai yang ada didalamnya, citra Presiden semua akan tercoreng. Upaya reformasi peradilan yang telah berjalan selama 8 tahun tak akan ada nilainya di mata publik hanya karena alasan penambahan usia pensiun bagi hakim agung.

 

Penetapan usia pensiun 70 tahun bagi hakim hanya akan menunjukan arogansi kekuatan tua di MA dan persekongkolan elit Pemerintah bersama DPR ketimbang itikad untuk memberbaiki MA. Argumentasi yang mengatakan jika usia pensiun tidak dijadikan 70 tahun, maka akan berakibat stagnasi di MA pun, dinilai tidak berdasar. Memperhatikan data Komisi Yudisial, dari 48 hakim agung yang ada di MA saat ini, hanya 11 yang akan pensiun pada tahun 2009 jika usia pensiun tetap tunduk pada umur 67 tahun. Atau, sekitar 23% saja. 

 

Oleh karena itu, pihak yang mendukung usia pensiun 70 tahun dapat dikategorikan pihak yang anti perubahan, pro dengan mafia peradilan, dan tidak punya itikad baik untuk mendorong pembersihan MA dan Peradilan Indonesia. MA saat ini membutuhkan perubahan dan kepercayaan dari masyarakat, bukan hakim jompo. Oleh karenanya proses reformasi di MA saat ini berada dipersimpangan jalan. Pilihannya menjadi lebih baik atau jauh lebih buruk.

 

ICW bersama dengan Koalisi LSM sejak awal mengusulkan usia pensiun hakim agung maksimal yaitu 67 tahun dan tanpa perpanjangan. (sepertihalnya usia pensiun hakim Mahkamah Konstitusi).

 

Usia pensiun hakim agung 70  tahun ditolak oleh publik

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh KPP (Koalisi Pemantau Peradilan) terhadap 300 responden di 10 ibukota propinsi pada bulan Oktober 2008 lalu juga menunjukkan adanya penolakan dari publik terhadap perpanjangan usia pensiun hakim agung. Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas responden (74,7 %) menyatakan tidak setuju batas usia hakim agung sampai 70 tahun. Hanya 19 % yang menyatakan setuju jika hakim agung diperpanjang masa pensiunnya menjadi 70 tahun. Sebanyak  3,9 persen menyatakan tidak tahu.

 

tidaksetuju

 

Apa pendapat masyarakat mengenai argumen bahwa dengan batas usia pensiun hakim agung hingga 70 tahun maka akan meningkatkan kinerja MA? Sebanyak 77,3 % responden menyatakan tidak setuju dengan argumen tersebut. Dengan kata lain tidak ada jaminan bahwa perpanjangan pensiun hingga 70 tahun maka kinerja MA menjadi lebih baik. Jikapun responden setuju dengan usia 70 tahun, maka kinerja hakim agung menjadi lebih meningkat jumlahnya hanya kecil, (19 %) . Sebanyak 3,6 % responden menyatakan tidak tahu.

kinerja

 

 

Jika akhirnya DPR menyetujui perpanjangan pensiun hakim agung menjadi 70 tahun, maka pertanyaan lain yang relevan adalah apakah hal ini akan meningkatkan citra MA? Hanya 22,3 % yang menyatakan yakin dan 5,3% responden menyatakan tidak tahu. Mayoritas atau sebanyak 72,3 %  responden menyatakan tidak yakin bahwa dengan perpanjangan pensiun hakim agung hingga 70 tahun maka citra MA menjadi lebih baik.

citra

 

Berdasarkan uraian diatas kami meminta Dewan Perwakilan Rakyat  

1.      

Menunda pengesahan RUU MA

Pengesahan RUU MA harus dilakukan bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan RUU Komisi Yudisial . 

2.      

Membahas ulang beberapa subtansi dalam RUU MA yang dinilai kontroversial

Komisi III DPR perlu membuka kembali proses pembahasan RUU MA tersebut dan harus disinkronisasikan dengan pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU Komisi Yudisial. Proses pembahasan juga harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas baik dalam memberikan masukan maupun melakukan pemantauan selama proses pembahasan di DPR.   

 

Apabila DPR masih tetap memaksakan diri untuk tetap mengesahkan RUU MA dalam Rapat Paripurna pada tanggal 17 Desember 2008 nanti, dengan ini Kami menyatakan akan mengajukan permohonan uji formil terhadap UU MA yang disahkan tersebut kepada Mahkamah Konsitusi agar UU tersebut dapat dibatalkan.

 

 

Jakarta, 7 Desember 2008

 

Illian Deta Arta Sari

Peneliti Indonesia Corruption Watch

Hp 0811 82 14 12


[1]

Lihat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, hal.47, Penyusun Mahakamah Agung 2003.

Counter:
2

foto: okezone.com

Komposisi Pansel Capim KPK sebagiannya mengandung masalah serius. Dengan komposisi yang ada, ada...
Jika dilihat tren penindakan KPK selama kurun waktu 2015-2018 selalu mengalami kenaikan. Paling...
foto: idntimes.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bertindak tegas terhadap pemecatan PNS terpidana...
foto: law-justice.co
Dunia peradilan kembali dirundung awan gelap. Satu orang Hakim serta pihak swasta dan juga seorang...