Tanda-tanda Kegagalan Kurikulum 2013

Press Release

Kurikulum 2013 dinilai mulai diragukan efektivitasnya. Pertama, guru “tidak siap” mengajarkan kurikulum ini. Kedua, infrastruktur kurikulum belum tersedia sepenuhnya. Hal lain yang berpotensi akan mempengaruhi penerapan kurikulum ini adalah pergantian rezim di Kemdikbud pasca pilpres 2014.

Kurikulum yang secara serentak diberlakukan mulai tahun ajaran 2014/2015 di semua jenjang sekolah mulai dasar hingga menengah ini dinilai terlalu dipaksakan untuk diterapkan. Berbagai masalah muncul ketika banyak sekolah mengeluh karena belum tersedianya buku paket untuk murid maupun pegangan guru. Masalah lainnya adalah minimnya kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum ini karena banyak guru yang belum mendapat pelatihan.

Indonesia Corruption Watch telah melakukan pemantauan di Jakarta selama 3 minggu pertama sejak kurikulum ini diterapkan. Dari pemantauan tersebut, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut :

  1. Buku pelajaran siswa belum tersedia seluruhnya terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP). Akibatnya, murid dan orang tua murid menggandakan buku melalui fotokopi, membeli di toko buku, atau mengunduh dari internet.
  2. Orang tua dan murid harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bahan kurikulum 2013. Pihak sekolah tidak bersedia membayar biaya unduh, print, fotocopy atau pembelian buku di toko buku dengan alasan bahwa dana BOS terbatas dan hanya untuk membayar buku yang telah dipesan oleh sekolah. Pertanyaanya, siapa yang akan menanggung biaya yang terlanjur digunakan oleh orang tua murid untuk pengadaan materi pelajaran kurikulum 2013 tersebut?
  3. Sebagian besar guru belum mendapatkan training kurikulum 2013. Sebagian kecil lainnya sudah mengikuti paling sedikit selama 2 hari dan paling banyak 1 minggu. Meski yakin bisa mengajarkan materi pelajaran sebagaimana mengajar saat kurikulum sebelumnya, akan tetapi mereka merasa belum cukup mendapatkan materi kurikulum 2013 seutuhnya. Kualitas belajar mengajar di sekolah dikhawatirkan semakin rendah karena guru tidak menguasai materi kurikulum 2013 sepenuhnya.
  4. Guru mengeluhkan metode penilaian siswa yang dianggap memberatkan. Guru membuat penilaian dibuat dalam bentuk narasi untuk setiap siswa. Hal ini bermasalah terutama bagi guru yang mengelola murid dalam jumlah besar seperti di tingkat SMP. Seorang guru harus menilai 200-an murid secara naratif padahal mengenal nama mereka saja selama tahun ajaran belum tentu bisa mereka lakukan. Guru hanya mampu mengingat murid yang menonjol dan menarik perhatiannya.
  5. Guru belum memiliki buku pegangan guru terkait kurikulum 2013. Akhirnya guru mengajar hanya berdasarkan bahan yang diunduh.
  6. Murid SMA hanya disediakan buku teks untuk mata pelajaran wajib sedangkan untuk penjurusan ditanggung oleh siswa itu sendiri. Dengan demikian, buku kurikulum 2013 tidak gratis sepenuhnya.

ICW menilai, kekacauan penerapan kurikulum 2013 adalah bentuk kelalaian pemerintah dalam menunaikan kewajibannya untuk menyediakan pendidikan bermutu. Akibatnya, hak murid dan guru atas pendidikan bermutu tersebut terancam.

Menyikapi hal itu, maka ICW merekomendasikan untuk menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013 dan kembali ke kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).
 
Jakarta, 28 Agustus 2014

Jimmy Paat, 08129945833
Weilin Han, 0818788544
Bambang Wisudo,
Siti Juliantari Rachman, 085694002003
 

Foto: Republika.co.id

Ketukan palu majelis hakim pada perkara korupsi E-KTP akhirnya menghukum Setya Novanto 15...
Hakim praperadilan kembali membuat kejutan melalui putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta...

Foto: Nasional Tempo

Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Setya Novanto sangat disayangkan.

Foto: Dok.ICW

Koalisi Masyarakat Sipil Alam Lestari menyuarakan penolakan terhadap sampah plastik dan ‘sampah...