SOS Mendukung Mendagri Setop APBD untuk Klub Sepakbola

Rilis Save Our Soccer (SOS)                                                                              

Kamis 26 Mei 2011

Ditengah hiruk pikuk gagalnya Kongres PSSI dan masadepan sepakbola Indonesia yang tidak menentu, Menteri Dalam Negeri telah memberikan secerca angin segar. Angin seger itu adalah larangan pengunaan dana APBD untuk Sepakbola. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa untuk anggaran tahun 2012 tak boleh lagi ada dana untuk sepak bola professional. (25/5)

Menanggapi hal tersebut kami masyarakat pecinta bola yang tergabung dalam Save Our Soccer mengapresiasi hasil kerja keras Kemantrian Dalam Negeri Melarang Penggunaan dana APBD untuk klub sepakbola.

Selanjutnya hal yang harus disiapkan setelah ini adalah Menteri Dalam Negeri harus segera memberikan sosialisasi kepada:

  1. Kepala Daerah / Sekda Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan larangan penggunaan dana APBD untuk sepakbola ini.
  2. Klub-klub sepakbola baik ISL, Divisi Utama, dan Divisi I agar tidak menggunakan dana dari APBD untuk operasional Klub dalam mengikuti kompetisi professional.

Disisi lain, untuk mendukung hal ini, Menpora beserta dengan KN juga harus segera berdiskusi dengan klub-klub didaerah agar merumuskan tahapan-tahapan supaya klub bisa mendapatkan sponsor resmi dan bisa bertahan hidup walaupun tanpa APBD.

Sebagai contoh untuk konsep pembiayaan klub tanpa APBD, menpora dan KN bisa meniru konsep konsorsiumnya Persib yang sudah cukup berhasil dalam Pengelolaan sepakbola tanpa APBD. Ataupun bisa meniru konsep pembiayaan sepakbola di Jepang, dimana Kepala Daerah, Klub, dan Sponsor bisa bekerja sama. Tinggal bagaimana merumuskan fungsi masing-masingnya, Kepala Daerah mencarikan sponsor untuk Klub dari Perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Jadi dalam hal ini, Klub masih menjadi kebanggaan Daerah tapi tanpa menggunakan Anggaran Daerah tersebut.

Yang paling penting adalah agenda Larangan penggunaan APBD untuk sepakbola ini harus menjadi agenda resmi dalam Kongres kedepan.

Hormat kami,

Save Our Soccer. CP : apung widadi 085643689995.

Counter:
0

Foto: kolom.tempo.co

Pelaksana tugas jubir bidang penindakan KPK, Ali Fikri, dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers perkara suap Bupati Sidoarjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam, 8 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana (kolom.tempo.co)

Di akhir tahun 2019, tekanan sosial politik para pegiat anti-korupsi terkenal, serta aksi protes...

Kelompok masyarakat sipil melakukan aksi "Tolak Bala" di depan Gedung Merah-Putih KPK, 20 Desember 2019, menjelang pelantikan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK Terpilih (Dok. ICW)

Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Komitmen anti korupsi dari Mahkamah Agung kembali dipertanyakan.
Foto: LKPP, 2019

Foto: LKPP, 2019

LKPP bersama ICW memberikan pelatihan pengawasan pengadaan barang dan jasa kepada kelompok...